Dinilai Akuntabel dan Transparan, LKPP Puji Program Jatim Bejo

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Program Belanja Online (BEJO) yang digulirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menuai pujian Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pemprov Jatim dinilai berhasil menerjemahkan dengan baik proses pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan transparan, sekaligus mendorong peran serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Deputi Bidang Monev dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP, Gatot Pambudhi Poetranto, bahkan menyebut inovasi tersebut layak direplikasi oleh provinsi lainnya. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya penyimpangan atau fraud bisa diminimalisir.

“Harapan kami Program Jatim Bejo ini bisa direplikasi ke daerah lain. Ini adalah inovasi yang sebenarnya bisa melibatkan UKM. Dengan adanya Jatim Bejo produk UKM bisa diakses melalui daring,” ujarnya saat penyerahan penghargaan bagi para pelaku Jatim Bejo di Dyandra Convention Center, Surabaya, baru-baru ini.

“Dengan Jatim Bejo ini, jika terjadi fraud maka akan tercatat secara elektronik. Jadi transparan, cepat, mudah. Dengan transparan itu akuntabilitas terjaga, sehingga mampu mengecilkan perilaku fraud dalam pengadaan barang/jasa,” tuturnya menambahkan.

Jatim Bejo merupakan upaya internalisasi yang terintegrasi terhadap perubahan budaya kerja menuju digitalisasi proses pengadaan barang/jasa dengan cara optimalisasi pemanfaatan e-marketplace dalam bentuk toko daring untuk pengadaan barang/jasa pemerintah di Provinsi Jatim, sebagai upaya peningkatan peran serta pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan transparansi, akuntabilitas pengadaan barang/jasa.

Seusai menyerahkan penghargaan, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menjelaskan bahwa program tersebut mampu menjawab tantangan pemanfaatan platform perdagangan elektonik B2B (business to business e-commerce) di Indonesia yang terus meningkat. Bahkan, kata Khofifah, platform ini semakin populer digunakan pembeli saat ini, terutama dari kalangan pemerintah, dalam melakukan transaksi pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan laporan dari Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Prov. Jatim, Program Jatim Bejo per 31 Oktober 2021 telah mengakomodir 1.578 penyedia dengan total produk yang telah tayang sebanyak 27.728 dan tersebar di 38 pemkab/pemko se-Jatim.

Menanggapi pujian tersebut, Khofifah berterima kasih atas apresiasi yang diberikan LKPP kepada Pemprov Jatim. Menurut dia, Jatim Bejo adalah Ikhtiar bersama untuk membangun sekaligus meningkatkan akuntabilitas, transparansi dalam pengadaan barang/jasa di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seluruh Jatim.

Ia berharap, pemanfaatan Jatim Bejo bisa semakin meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan barang/jasa melalui optimalisasi pemanfaatan e-marketplace dalam bentuk toko daring. Selain itu, Jatim Bejo juga mampu memberikan kontribusi positif dalam peningkatan peran pelaku usaha mikro dan kecil (UKM), sesuai dengan harapan Presiden Joko Widodo bahwa e-marketplace bisa menunjang UKM dalam menemukan akses market yang lebih luas dan besar.

"Dalam arti yang lebih luas platform ini harus mampu menciptakan perlindungan berusaha kepada pelaku usaha, baik UMKM maupun pelaku usaha menengah dan besar secara proporsional dan adil. Insya Allah dengan Jatim Bejo terus bisa memberikan support akses bagi para UMKM yang telah menjadi backbone perekonomian di Jatim. Pasalnya UMKM telah berkontribusi bagi PDRB Jatim sebesar 57,25 persen,” kata Khofifah.

Sementara itu, Pemprov Jatim memberi penghargaan kepada organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Jatim, Pemkab/Pemkot di Jatim, pengadaan makan dan minum, vendor serta jasa sewa di tahun 2021. Adapun penghargaan yang diberikan antara lain kepada Pemerintah Kabupaten/kota dengan Transaksi Terbanyak dalam Pemanfaatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Pelaku UMK Jawa Timur, Melalui Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo) yaitu Peringkat 1 Kota Malang, Peringkat 2 Kota Batu, dan Peringkat 3 Kabupaten Sidoarjo.

Perangkat daerah dengan total transaksi dan total pesanan terbanyak dalam pemanfaatan pengadaan barang/jasa kepada pelaku UMK Jatim, yakni Peringkat 1 Disnakertrans Provinsi Jatim, Peringkat 2 Dinkes Provinsi Jatim, Peringkat 3 Dishut Provinsi Jatim, Peringkat 4 Dinas PRKP dan CK Provinsi Jatim, Peringkat 5 DPMDes Provinsi Jatim, dan Peringkat 6 BPKAD Provinsi Jatim.

Sedangkan untuk Vendor Usaha Mikro Kecil dengan Transaksi Terbanyak pada Kategori Makanan dan Minuman antara lain Peringkat 1 CV. Aisya, Peringkat 2 Muktirasa Catering, Peringkat 3 CV. Minang putra. Adapun Vendor Usaha Mikro Kecil dengan Transaksi Terbanyak pada Kategori Jasa Sewa yaitu Peringkat 1 PT. Duta Aflah Perdana, Peringkat 2 CV. Andra Jaya Pasti, dan Peringkat 3 CV. Bintang Baru Timur.

Turut menghadiri kegiatan tersebut bupati/walikota se-Jatim, para Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemkab/Pemko se-Jatim, pelaku usaha UMK yang tergabung dengan Program Jatim Bejo. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News