Sejumlah massa dari PMII Kabupaten Malang saat menggelar aksi demo di depan kantor bupati.
MALANG, BANGSAONLINE.com - Ratusan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Malang menggelar aksi demo di depan Kantor Bupati Malang, Rabu (1/12). Mereka menyampaikan beberapa tuntutan yang di antaranya menagih janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Malang, Sanusi-Didik Gatot Subroto.
Berdasarkan pantauan BANGSAONLINE.com di lokasi, massa aksi sempat bersitegang dengan aparat. Pasalnya, para mereka memaksa untuk untuk mendekat pintu gerbang Kantor Bupati Malang, sehingga aksi dorong mendorong antara mahasiswa dengan aparat tak terhindarkan.
Namun, petugas di lokasi berhasil menahan masa aksi memasuki area tersebut. Imbauan untuk tidak terprovokasi pun terlontar dari mobil komando yang dibawa massa aksi dari PMII Kabupaten Malang.
"Tolong sahabat-sahabat, kita jangan terprovokasi," ujar salah satu pendemo yang berorasi yang menggunakan pengeras suara.
Terdapat 4 tuntutan yang disuarakan PMII Kabupaten Malang dalam agenda tersebut, yakni tentang pendidikan, kesejahteraan masyarakat, pemerataan kesehatan, dan mendorong pertanian masyarakat di Kabupaten Malang.
Tak lama berselang, perwakilan massa aksi dipersilakan untuk masuk ke dalam. Beberapa pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang menemui massa aksi ini adalah Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto; Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Malang, Yoyok Wardoyo; dan Asisten Pemkab Malang, Suwadji.
Setelah melakukan audiensi selama sekitar 30 menit, sejumlah perwakilan mahasiswa yang masuk akhirnya keluar didampingi oleh sejumlah pejabat dari Pemkab Malang.
Dalam kesempatan itu, secara simbolis Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, menyerahkan dokumen Rencana Pembangunan Jarak Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang periode 2021-2026.
"Ini dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berisi rencana-rencana strategis Kabupaten Malang. Ini sudah di-perda-kan baru Agustus tahun 2021 yang lalu, karena Bupati Sanusi dan Wakil Bupati Didik Gatot Subroto baru dilantik pada Februari lalu, jadi perencanaannya akan direalisasikan tahun 2022 mendatang," kata Tomie di hadapan para pendemo.
Setelah menyerahkan dokumen RPJMD, Tomie meminta agar para demonstran dapat memberikan feedback berupa masukan-masukan. Pihaknya memberi waktu dua pekan ke depan, tepatnya saat pihak Pemkab Malang mengundang PMII untuk melakukan audiensi pada pertemuan mendatang. (thu/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
