JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Rencana Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) melakukan aksi mogok kerja dan menuntut pencopotan Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Nicke Widyawati, disayangkan Sekjen Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Tri Sasono.
“Kawan-kawan FSPPB seharusnya lebih mengerti tentang tujuan berorganisasi dari serikat pekerja, yang mana tujuan dari perjuangan pekerja adalah hak-hak normatif untuk kesejahteraan para pekerja. Bukan untuk tujuan meminta mencopot Direktur Utama Pertamina,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima BANGSAONLINE.com, Kamis (23/12).
BACA JUGA:
- Tinjau Integrated Terminal BBM Perak, Pj Gubernur Jatim Pastikan Stok BBM dan LPG Cukup
- [HOAKS] Rendam Tabung Elpiji di Wadah Berisikan Air Bisa Bikin Irit? Malah Bahaya!
- Pertamina dan Dinas ESDM Jatim Cek Sumur Bor di Kadur Pamekasan, Pastikan Tak Ada Gas Berbahaya
- PT Pertamina EP Cepu Zona 12 Kenalkan Dunia Migas di SMAN 2 Bojonegoro
Menurut dia, pergantian direksi di BUMN bukan lagi ranah dari serikat pekerja, tapi merupakan hak dari pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN. Tri menilai, aksi yang bakal dilakukan itu sudah tidak sesuai.
“Apalagi dengan ancaman pemogokan di Pertamina. Ini sudah sangat kontraproduktif nantinya,” tuturnya.
Ia menuturkan, jika hanya karena masalah deadlock-nya penyusunan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) antara manajemen dan serikat pekerja, itu bisa dilakukan dengan jalan dialog kembali untuk dicari jalan keluarnya.
“Apalagi kalau hanya karena persoalan kesejahteraan, pekerja Pertamina selama ini merupakan salah satu perusahaan yang memiliki tingkat kesejahteran paling bagus,” ungkapnya.
Karena itu, Tri meminta kepada para pekerja di Pertamina mengurungkan aksi tersebut. Apalagi saat ini sudah mendekati masa liburan panjang, di mana stock BBM harus cukup tersedia. "Jika mogok, sama saja ini bisa dikatakan sebagai bentuk sabotase kepada pemerintah," ucapnya.