Rencana Mogok Kerja Serikat Pekerja Pertamina Dinilai Politis

JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Rencana Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) melakukan aksi mogok kerja dan menuntut pencopotan Direktur Utama (Dirut) Pertamina, Nicke Widyawati, disayangkan Sekjen Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu, Tri Sasono.

“Kawan-kawan FSPPB seharusnya lebih mengerti tentang tujuan berorganisasi dari serikat pekerja, yang mana tujuan dari perjuangan pekerja adalah hak-hak normatif untuk kesejahteraan para pekerja. Bukan untuk tujuan meminta mencopot Direktur Utama Pertamina,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima BANGSAONLINE.com, Kamis (23/12).

Menurut dia, pergantian direksi di BUMN bukan lagi ranah dari serikat pekerja, tapi merupakan hak dari pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN. Tri menilai, aksi yang bakal dilakukan itu sudah tidak sesuai.

“Apalagi dengan ancaman pemogokan di Pertamina. Ini sudah sangat kontraproduktif nantinya,” tuturnya.

Ia menuturkan, jika hanya karena masalah deadlock-nya penyusunan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) antara manajemen dan serikat pekerja, itu bisa dilakukan dengan jalan dialog kembali untuk dicari jalan keluarnya.

“Apalagi kalau hanya karena persoalan kesejahteraan, pekerja Pertamina selama ini merupakan salah satu perusahaan yang memiliki tingkat kesejahteran paling bagus,” ungkapnya.

Karena itu, Tri meminta kepada para pekerja di Pertamina mengurungkan aksi tersebut. Apalagi saat ini sudah mendekati masa liburan panjang, di mana stock BBM harus cukup tersedia. "Jika mogok, sama saja ini bisa dikatakan sebagai bentuk sabotase kepada pemerintah," ucapnya.

Bahkan, lanjut Tri, akan muncul persepsi publik atas rencana aksi mogok FSPPB ada muatan politik dan terkesan ada pesanan dari oknum-oknum yang ingin sekali menggantikan posisi Dirut Pertamina dan bukan murni sebagai cara cara berjuang dari serikat pekerja.

“Perlu dicatat ya, selama ini justru Pertamina memiliki kinerja yang sangat bagus dan baik dalam kepemimpinan Direktur Utama PT Pertamina (Nicke Widyawati). Terlebih di tengah kondisi pandemi seperti saat ini,” paparnya.

Ia menyebutkan, pada Semester 1 tahun 2021, Pertamina mampu meningkatkan kontribusi melalui setoran pada penerimaan negara dengan total mencapai Rp110,6 triliun, di mana Rp70,7 triliun di antaranya adalah dari pajak, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan dividen, yang nilainya naik hampir 10 persen dari periode yang sama.

“Jadi sebaiknya FSPPB lebih berpikir ulang dalam melakukan cara cara perjuangannya,” kata Tri.

Sebelumnya, pemberitahuan rencana mogok kerja ini disampaikan serikat pekerja melalui surat dengan Nomor 113/FSPPB/XII/2021-TH bertanggal 17 Desember 2021. Aksi tersebut direncanakan bakal berlangsung hari Rabu (29/12) mulai pukul 07.00 WIB hingga Jumat, 7 Januari 2022 pukul 16.00 WIB.

Aksi dapat diperpanjang sampai dengan dipenuhinya tuntutan pekerja berdasarkan surat FSPPB kepada Menteri BUMN Republik Indonesia No. 110/FSPPB/XII/2021-ON3 tertanggal 10 Desember 2021 perihal Permohonan Pencopotan Direktur Utama PT Pertamina, Nicke Widyawati. (*)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News