Mujid Riduan dan Jumamto
GRESIK, BANGSONLINE.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengeluarkan instruksi pada seluruh anggota DPRD Kabupaten dan Kota periode 2024 - 2029 dari Fraksi PDIP agar tidak menggadaikan SK ke bank untuk hutang (pinjam) uang. Instruksi itu diturunkan DPP kepada semua anggota Fraksi PDIP se-Indonesia, Jumat (13/9/2024).
"Iya, ada instruksi dari DPP. Dari Ketum Bu Mega. Anggota DPRD asal PDIP dilarang gadaikan SK jabatan ke bank untuk hutang," ucap Ketua DPC PDIP Kabupaten Gresik, Mujid Riduan saat dihubungi BANGSAONLINE.com, Sabtu (13/9/2024).
BACA JUGA:
- Pro Bumbung Kosong, 2 Kali Mega Bagus Tak Hadiri Panggilan PDIP Gresik
- PKB Tunjuk Syahrul Jadi Ketua DPRD Gresik, Tinggal SK PDIP yang Belum Turun
- Susunan Pimpinan DPRD Gresik: Gerindra Tunjuk Dawam, Golkar Tunjuk Nurhamim
- Yani-Alif Gelar Konsolidasi Pemenangan Pilkada Gresik 2024 dengan Parpol Pengusung
Menurut Mujid, langkah DPP PDIP membuat kebijakan seperti itu sangat beralasan. DPP tidak ingin anggota DPRD asal PDIP terbebani keuangan yang nantinya bisa berdampak pada kinerja.
"Itu (hutang) akan menjadi beban keuangan anggota DPRD yang akan berdampak pada kinerja," terang calon Wakil Ketua DPRD Gresik periode 2024-2029 ini.
Sementara itu, anggota DPRD Gresik periode 2024-2029 asal PDIP, Jumanto menyampaikan, larangan DPP anggota Fraksi PDIP gadaikan SK untuk pinjam uang ke bank sebelumnya sudah berkali-kali disampaikan Ketua Umum (Ketum) DPP PDIP Megawati Soekarnoputri kepada semua kader dalam beberapa kesempatan.
"Sering Bu Mega menyampaikan seperti itu, dan omongannya dibuktikan," terangnya.
Ditanya berapa nominal uang yang bisa dipinjam anggota DPRD Gresik dengan anggunan SK jabatan? Jumanto menyatakan lumayan besar.
Klik Berita Selanjutnya
