Komisi D DPRD Jatim yang dipimpin Agung Mulyono saat sidak ke Pelabuhan Jangkar, Situbondo. Foto: Ist
Inspeksi mendadak ini juga diikuti Wakil Ketua komisi D DPRD Jatim, Mohammad Ashari, anggota DPRD Jatim, Martin Hamonangan dan Satib. Setelah sempat berdiskusi, rombongan dewan juga meninjau Dermaga Gerak di Pelabuhan Jangkar.
Sementara itu, Kabid Perhubungan Laut Dinas Perhubungan (Dishub) Jatim, Luhur, mengatakan bahwa pembukaan LDF ke NTT dan NTB akan berdampak bagus bagi perekonomian masyarakat di Jawa Timur. Sebab, waktu pengiriman logistik yang dibutuhkan NTT dan NTB bisa dipangkas, serta lebih menguntungkan. Potensi pengiriman produk dari Situbondo dan sekitarnya juga akan lebih mudah karena tidak melewati jalur Ketapang-Bali.
“Sehingga nanti kebutuhan masyarakat di NTT dan NTB bisa dipenuhi karena kapal nanti akan lebih besar. Suplai kebutuhan logistik akan terpenuhi dan tidak perlu lewat ketapang dan Bali,” ucap Luhur.
Selain membuka jalur LDF, pelabuhan Jangkar sebelumnya juga melayani rute penyeberangan dari Situbondo ke kepulauan yang ada di Kabupaten Sumenep, di antaranya adalah Kangean, Massalembu, dan Sapudi. Setiap harinya, ada satu kapal penyeberangan yang melayani rute tersebut.
Dermaga gerak (movable bridge/ MB II) di Pelabuhan Jangkar diresmikan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada akhir tahun lalu. Dermaga ini merupakan jembatan yang dapat bergerak mengikuti pasang surut air laut, dengan lokasi strategis serta aman terhadap gelombang berkedalaman hingga 20 meter dan tingkat sedimentasi yang rendah, sehingga kendaraan dapat berpindah tempat dari kapal ke dermaga dan sebaliknya. (mdr/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
