SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Beredar flyer susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dalam flyer itu, tertulis KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam Syuriah PBNU, KH Ahmad Said Asrori sebagai Katib Aam Syuriah PBNU, Yahya Staquf Ketua Umum Tanfidziah PBNU, dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) Sekjen PBNU.
Ada juga versi lain. Antara lain Nusron Wahid sebagai bendahara umum. Sedang flyer lain menyebut H Mardani H Maming sebagai bendahara umum.
Baca Juga: Rais Aam PBNU Ngunduh Mantu dengan Pemangku Pendidikan Elit dan Tim Ahli Senior di BNPT
Validkah? Prof Dr Kacung Marijan meragukan kebenaran susunan pengurus inti PBNU masa khidmat 2021-2026 yang beredar di media sosial itu.
Kacung Marijan mengungkapkan bahwa, lazimnya susunan pengurus ormas terbesar itu ditulis lengkap.
“Kepengurusan PBNU yang resmi itu mulai dari daftar lengkap mustasyar, lengkap syuriah, dan lengkap tanfidziah. Kalau yang disebut itu bisa jadi masih bagian dari tentatif usulan,” kata Kacung dikutip Tempo, Ahad, 9 Januari 2022.
Baca Juga: Hari Santri Nasional 2024, PCNU Gelar Drama Kolosal Resolusi Jihad di Tugu Pahlawan Surabaya
Guru Besar Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair itu juga masih belum yakin apakah Gus Ipul benar-benar bersedia bila diminta menjadi sekretaris jenderal. Sebab, Gus Ipul masih menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan yang notabene pejabat publik.
“Kalau mejadi Sekjen PBNU, beliau kan harus melepas jabatan wali kota,” kata Kacung yang juga Wakil Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) yang Mantan Wakil Ketua PBNU.
Gus Ipul sendiri belum merespons pesan konfirmasi Tempo. Namun menurut sumber yang dekat dengan mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor itu, benar tidaknya Gus Ipul menjabat Sekjen PBNU baru diketahui saat kepengurusan hasil Muktamar ke-34 di Lampung dilantik pada 31 Januari 2022 mendatang.
Baca Juga: Gus Ipul Tetap Jabat Mensos di Kabinet Merah Putih
“Bisa iya, bisa juga tidak,” kata sumber itu.
Masih menurut sumber tersebut, sebenarnya bila mau, Gus Ipul sudah ditawari menjadi Sekjen PBNU sejak Muktamar 32 di Makassar dan Muktamar 33 di Jombang. Namun yang bersangkutan menolak. “Banyak pertimbangan yang harus dipikirkan Gus Ipul,” ucap sumber itu. (tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News