Angka Kemiskinan Semakin Tinggi, PMII Tuban Geruduk Kantor Bupati

TUBAN, BANGSAONLINE.com - Puluhan masa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Tuban menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah daerah setempat, Rabu (19/1). Secara bergantian, mereka berorasi dan menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk segera menyelesaikan masalah kemiskinan yang angkanya semakin tinggi.

"Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Tuban masih menjadi daerah termiskin ke-5 di Jawa Tumur, mestinya Pemkab Tuban mampu menangani kemiskinan dengan anggaran sekitar Rp2 triliun lebih," ujar Ketua PC PMII Tuban, Khoirukum Mimmu’aini.

Dalam aksinya, para mahasiswa menyampaikan data yang telah dirilis BPS terkait angka kemiskinan per 20 Desember 2021, yang naik menjadi 16,31 persen dari tahun sebelumnya sebesar 15,91 persen.

"Per Maret 2021 jumlah masyarakat miskin di Tuban meningkat 5,44 ribu jiwa menjadi 192,58 ribu jiwa," ujarnya.

Dalam aksi ini, para mahasiswa merasa kecewa karena tidak dapat bertemu dengan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, untuk menyampaikan aspirasinya secara langsung. Mereka hanya ditemui sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, seperti Kepala Dinsos P3A dan Pemerintah Masyarakat Desa Tuban, Eko Julianto; Sekretaris Bapedda Tuban, Darmadin Noor; dan Kepala Satpol PP, Pemadam Kebakaran, Gunadi.

"Kami sangat kecewa karena tidak bisa bertemu dengan Bupati Tuban, kami akan kembali melakukan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih banyak," kata mahasiswa IAINU Tuban itu.

Sementara itu, Kepala Dinsos P3A dan Pemerintah Masyarakat Desa Tuban, Eko Julianto, mengakui jika terjadi peningkatan kemiskinan di Tuban. Namun, angka kemiskinan diperbarui secara periodik per Maret 2021.

"Memang angka kemiskinan kita naik, data yang terpublis secara periodik. Tidak hanya di Tuban, daerah lain juga mengalami kenaikan," kata Eko.

Ia menilai, dampak pembatasan aktivitas dan kegiatan masyarakat sangat dirasakan masyarakat, baik di sektor ekonomi, pariwisata dan lainnya. Sementara alokasi anggaran untuk penanganan kemiskinan tersebar di sejumlah OPD.

"Selama pandemi, terjadi kontraksi sebesar 0,4 persen dari tahun 2020. Penanganan kemiskinan tidak hanya diukur dari dinsos saja, karena saling terkait dengan OPD lain," ucap Eko. (gun/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News