Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat menandatangani Perjanjian Kinerja tahun 2022 dan pakta integritas di ruang Gajah Mada.
LAMONGAN, BANGSAONLINE.com - Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, berharap kepada kepala OPD selaku role model reformasi birokrasi dapat bekerja sama dan berperan aktif dalam perwujudan wilayah bebas korupsi, wilayah birokrasi bersih, dan melayani di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan.
Ia berujar, capaian pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021 di Kabupaten Lamongan mencapai capaian di atas rata-rata. Nilai Monitoring Center for Prefention (MCP) yang penilaiannya dilakukan oleh KPK 95,30 dan merupakan yang tertinggi di Jawa Timur serta peringkat 7 Nasional.
Baca Juga: Peringatan HKN ke-60, Pemkab Lamongan Klaim Program Kesehatan Laserku Jangkau 4.187 KK
“Nilai survey penilaian integritas Kabupaten Lamongan tahun 2021 meraih peringkat 5 di Jawa Timur dan peringkat 46 Nasional dengan nilai 78,83. Adapun penyajian laporan keuangan dari tahun 2016 sampai tahun 2021 memperoleh opini WTP," ujarnya di ruang Gajah Mada, Kamis (3/2).
Sedangkan, lanjut Yuhronur, hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian gratifikasi tahun 2021 Kabupaten Lamongan memperoleh nilai 95, ini merupakan peringkat 3 di Jawa timur dan peringkat 28 secara nasional. Bahkan, Kabupaten Lamongan mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat A dengan nilai 81,30.
"Pemerintah Kabupaten Lamongan akan terus berkomitmen untuk menambah lagi nilai SAKIP. Meski menambah nilai 0,1 saja itu berat, namun kami berkomitmen untuk terus memperbaiki sehingga ke depan lebih baik lagi,” tuturnya.
Baca Juga: Kepala DPMD Lamongan Sebut Keberadaan BUMDes Harus Libatkan Tokoh dan Masyarakat
Pemkab Lamongan telah membuat road map reformasi birokrasi 2021-2026 sebagai pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih baik dengan fokus pada tiga hal atau quick wins, yakni peningkatan akuntabilitas, manajemen sumber daya manusia, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Dalam upaya peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Lamongan, terdapat 100 unit kerja yang ditetapkan menjadi zona integritas, jumlah ini terbanyak di Jawa Timur, dan akan terus dilakukan pembinaan sehingga esensial dari zona integritas ini dapat dirasakan oleh masyarakat,” paparnya.
Yuhronur mengungkapkan hal itu di hadapan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur dan seluruh jajaran kepala OPD di Lamongan pada acara penyampaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi serta sosialisasi core values dan employer branding.
Baca Juga: Pimpin Apel Peringatan HSN 2024, Plh Bupati Lamongan Ajak Santri Warisi Nilai-Nilai Luhur
Dalam kesempatan ini, ia juga meneken Perjanjian Kinerja tahun 2022 dan penandatanganan integritas oleh kepala perangkat daerah. Hal itu merupakan wujud komitmen perangkat daerah dalam mencapai indikator kinerja yang ditetapkan. (qom/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
