Ketum PBNU: PKB Jangan Lagi Jadikan NU sebagai Alat Politik

Ketum PBNU: PKB Jangan Lagi Jadikan NU sebagai Alat Politik Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf saat memberikan pengarahan, tampak duduk di belakang, Wakil Ketua Rais Syuriah PBNU KH Anwar Iskandar. foto: MUJI HARJITA/ BANGSAONLINE

KEDIRI, BANGSAONLINE.com -  (Partai Kebangkitan Bangsa) tidak bisa menjadikan sebagai alat politik. Artinya, tidak boleh main-main klaim NU untuk mendapatkan suara. Hubungan dan NU biarlah berlangsung secara alami saja.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum KH. Yahya Cholil Staquf di hadapan PCNU Kabupaten dan pengurus MWC NU se-Kabupaten di Kantor PCNU Kabupaten , Minggu (6/3/2022) malam.

Baca Juga: Jaring Atlet untuk Porprov, Pordasi Kediri Gelar Kejurprov Berkuda di Lapangan Desa Wates

Menurut - sapaan , harus bekerja secara rasional dengan memberikan maslahat yang nyata kepada rakyat, sehingga rakyat mau memilih .

"Maka kemarin, (ketika) ada beberapa cabang bikin kegiatan politik di Kantor PCNU dengan backdrop kegiatan PCNU, kita langsung beri peringatan secara lisan yang berlaku untuk seluruh cabang di Indonesia. Bila ada yang bikin begini lagi, maka langsung kita terbitkan surat tertulis tahap satu. Diulangi lagi, tahap dua, diulangi lagi, pecat. Pokoknya tidak boleh," ujarnya disambut tepuk tangan para hadirin.

Menurut Yahya, pihaknya sudah pernah menyampaikan kepada partai politik selain , bahwa warga NU itu ada yang ikut partai-partai lain seperti PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PPP, dan yang lainnya.

Baca Juga: Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Mojokerto Gelar Reses di Desa Kintelan

"Saya katakan kepada partai-partai selain , bahwa ada warga NU yang ikut partai politik selain . NU ini 50 persen dari seluruh penduduk muslim Indonesia. Itu berarti praktis sekitar 50 persen dari penduduk Indonesia," terangnya.

"Jadi NU ini 50 persennya Indonesia. Sedangkan itu cuma 10 persen. Berarti yang 40 persen ada di mana-mana. Ada di PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, dan lainnya," tambahnya.

"Maka dari itu, partai-partai lain selain harus ikut mengurus warga NU. Misalnya, kalau PDI Perjuangan tidak mau ngurus NU, berarti cari enaknya sendiri. Begitu juga Golkar dan lainnya," tutupnya. (uji/ian)

Baca Juga: Buka Rakerda Kejati Jatim 2024 di Kediri, Kajati: Pentingnya Penegakan Hukum Humanis dan Profesional

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'BI Kediri Gelar Bazar Pangan Murah Ramadhan 2024':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO