SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Reaksi publik terhadap proyek drainase Rp234 miliar di Jalan Nasional Bypass Balongbendo-Ciro, Desa Bakung Temenggungan, Kecamatan Balongbendo, Sidoarjo, terus bermunculan. Pasalnya, proyek tersebut diduga menyisakan banyak masalah.
Pemerintah Desa (Pemdes) Bakung Temenggungan diam-diam melakukan pemanggilan terhadap pihak rekanan pelaksana Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur – Bali itu.
Baca Juga: Pemkab Mojokerto Kebut Pembangunan Jembatan
Pertemuan tersebut dijadwalkan digelar di Kantor Desa Bakung Temenggungan, Kamis (24/03/2022) hari ini. Pada saat yang sama, pihak pemdes akan meluncurkan surat pemanggilan terhadap pihak BBPJN sebagai leading sector proyek multiyears tersebut. BBPJN dimintai turut bertanggung jawab atas dampak proyek tersebut.
“Saya panggil. Ini kan saya kasih tempo bahwasanya jika dalam dua hari ini tidak ada jawaban, maka akan saya surati,” ungkap Kepala Desa Bakung Temenggungan, Abu Dawud.
Ia mengungkapkan selama telah mengomunikasikan persoalan dampak proyek dengan kontraktor pelaksana. Ia juga mempertanyakan status pekerjaan yang merupakan paket rehab dan rekonstruksi Jalan Nasional di wilayah Kertosono, Jombang, Mojokerto, Gempol, dan Balongbendo. Hal itu untuk memastikan proyek berlanjut atau tidak.
Baca Juga: DPUPR Mojokerto Garap Rekonstruksi Dua Ruas Jalan
Sekadar diketahui, warga Desa Bakung Temenggungan menerima dampak paling parah dari proyek ini.
“Sudah saya komunikasi ini dengan Pak Rahmat dari PT Abipraya, juga sudah saya tekan lewat WA. Akan kami kunjungi ke kantornya sana. Besok kita buatkan surat tertulis,” imbuhnya menjawab soal eksen dari pihak pemdes.
Abu Dawud menegaskan akan meminta pertanggungan jawab rekanan.
Baca Juga: Tingkatkan Mutu Pendidikan, Dinas Pendidikan Mojokerto Rehab Ruang Kelas SDN Jeruk Seger
“Saya sudah komunikasi dengan pelaksana, sudah koordinasi by chat, by phone, tolong koordinasi soal pekerjaan yang mangkrak ini. Karena banyak lubang-lubang galian yang menganga yang belum tertutup. Sehingga banyak warga kami bahkan pengguna jalan yang nyungsep. Sangat membahayakan,” paparnya.
Dia juga menyoroti hasil proyek yang terkesan asal-asalan tersebut. “Elevasi antara tutup dengan tanah ada space (jarak). Itu juga banyak orang kepeleset. Juga banyak retak-retakan, ada yang tutupnya amblas,” ujarnya.
Menurut kades, proyek tersebut sangat meresahkan. “Masyarakat saya resah, di grup (medsos) itu semua tanya saya. Warga saya memantau karena banyak warga yang terdampak di situ. Ada di Ciro Kulon itu ada tempat cucian mobil, pipanya kan kegaruk, tapi sampai sekarang masih belum dikembalikan. Yang nyambung akhirnya teman-teman sendiri. Sewa tanah untuk pembuangan urukan galian juga belum dibayar,” bebernya.
Baca Juga: Tujuan Pemkot Mojokerto Tingkatkan Kualitas Jalan
Atas masalah ini, Abu Dawud mengancam akan menguruk sejumlah bekas galian yang terbengkelai. “Ini kan ada urukan yang ditumpuk di pekarangan kami. Pasti akan diurukan kembali. Soal biayanya pasti akan saya list dan saya komplainkan, demi keamanan warga. Sungguh disayangkan ini Jalan Nasional tapi kalau seperti ini membahayakan orang. Sangat prihatin,’’ tandasnya.
Ia mengungkapkan, sejauh ini warga belum merasakan manfaat dari proyek antisipasi genangan tersebut. “Manfaat dari proyek ini belum dirasakan. Masalahnya elevasi banyak yang belum rapi. Ini proyek sudah selesai atau belum. Kalau sudah ini sangat tidak layak,” sesalnya.
Dikonfirmasi soal lanjutan proyek ini, Merlan Effendi, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BBPJN Jawa Timur-Bali tak merespons. Ia mengabaikan konfirmasi yang dilakukan media ini via WhatsApp.
Baca Juga: Pembangunan Jembatan Bailey Dimulai, DPUBMSDA Sidoarjo Targetkan Rampung 6 Hari
Sebelumnya, ia mengatakan bahwa proyek tersebut masih dalam pemeliharaan pihak rekanan.
"Soal u-ditch yang pecah-pecah, nggak apa-apa karena dalam masa pemeliharaan. Semuanya memang nggak sempurna, tapi akan aku tuntut harga mati sesuai aturan. Sudah pasti akan kebongkar itu, aspal itu saja bisa kebongkar itu kalau nggak benar," ujarnya, Rabu (16/3) lalu.
Dia juga menjawab soal pemilihan gandar 5 ton. "Gandar kita itu hanya 5 ton, nggak besar. Peruntukannya memang bukan untuk (parkir) mobil-mobil yang berat. Nggak boleh mobil itu parkir sampai ke bahu (jalan)," jelasnya. (yep/rev)
Baca Juga: Diduga Makan Jalan, Proyek Plengsengan di Sidoarjo Dikeluhkan Warga
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News