Pengamat kebijakan publik, Rifai.
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Sejumlah pengamat kebijakan publik mengaku geram atas tindakan oknum yang diduga menyebarkan fitnah dengan mencatut nama Wakil Bupati Mojokerto, Kepala Desa Kembangbelor, dan Najib Al Falaq dalam polemik proyek DAM Wonokerto.
Dalam RDP atau rapat dengar pendapat beberapa hari lalu, Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto bersama pimpinan dewan merekomendasikan pemutusan kontrak dan penghentian sementara pengerjaan proyek tersebut. Proyek DAM Wonokerto dinilai bermasalah, dengan dugaan rekanan pemenang tender yang tidak kompeten serta tanggung jawab dari pihak OPD terkait.
"Anehnya, ada oknum yang sengaja mengaburkan maupun mengalihkan permasalahan yang sebenarnya, dengan mencatut nama Wakil Bupati Mojokerto, Kepala Desa Kembangbelor dan Najib Al Falaq. Ketiganya, difitnah ada hubungannya dengan proyek DAM Wonokerto. Tim Hukum kami segera melaporkan oknum yang diduga menyebar fitnah. Jelas, kami gugat," kata Rifai salah satu pengamat kebijakan publik.
Senada dengan Rifai, tokoh masyarakat di Kabupaten Mojokerto, Supriyo, juga mengecam tindakan oknum tersebut. Ia menilai penyebaran fitnah telah mengalihkan perhatian dari inti persoalan proyek DAM Wonokerto dan mendukung penuh rekomendasi DPRD.
Menurut aktivis antirasuah itu, melawan hoaks dan fitnah adalah hal yang sangat penting. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Mojokerto untuk bersikap tegas terhadap penyebaran informasi palsu.
"Janganlah, melakukan penyebaran informasi bohong atau fitnah. Hal tersebut bertujuan untuk mencemarkan nama baik dan menjatuhkan citra seseorang. Saya anggap, mereka diduga mengaburkan pokok permasalahan yang sebenarnya, dengan dugaan menyebar fitnah nama Wabup Mojokerto. Harus dilaporkan ini," paparnya. (ris/mar)
