Kegiatan sosialisasi pengendalian dan evaluasi program pembangunan tahun 2022 di aula ruang pertemuan Kantor Kecamatan Gempol pada Senin (28/03/2022).
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Para kades di Kecamatan Gempol yang mengikuti sosialisasi pengendalian dan evaluasi program pembangunan tahun 2022 di aula ruang pertemuan Kantor Kecamatan Gempol pada Senin (28/03/2022), kecewa. Mereka menganggap kegiatan tersebut hanya lips service belaka.
Pasalnya, puluhan program pembangunan yang dipaparkan oleh tim Administrasi Pembangunan Pemkab Pasuruan terkesan simbolis dan bukan aspirasi yang diusulkan di Musrenbang tahun 2021 lalu.
Baca Juga: Keren, Pasuruan Punya Sirkuit Motocross Bertaraf Nasional, Diberi Nama Sirkuit Putra Airlangga
Mereka mengungkapkan, puluhan program pembangunan dari beberapa OPD yang akan direalisasikan tahun 2022 itu mayoritas usulan dari legislatif, bukan usulan yang disampaikan saat musrenbangdes.
“Yang diundang di acara sosialisasi ini bukan hanya para kepala desa, tapi juga pengurus madin, TPQ, dan tokoh masyarakat, tapi mereka hanya mendengarkan program yang bukan usulan kami. Apa gunanya dilakukan musrengbangdes,“ tegas salah satu kades yang enggan disebutkan namanya ini.
Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kecamatan Gempol Suyanto yang dikonfirmasi BANGSAONLINE.com tidak bisa memberikan komentar banyak terkait dengan 29 program pembangunan 2022 yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut.
Baca Juga: Ketua PSSI Pasuruan Angkat Bicara Soal Kericuhan Persekabpas Vs Tornado FC
“Soal itu saya bingung mau jawab apa, tapi kita masih bersyukur ada program pembangunan turun di wilayah Kecamatan Gempol,“ jelasnya.
Diketahui, total anggaran kegiatan dari beberapa OPD itu mencapai Rp 10,5 miliar.
Kepala BKD Kabupaten Pasuruan Moch Hasini yang hadir dalam acara sosialisasi juga tidak mau menjawab saat dikonfirmasi soal sindiran kepala desa lantaran beberapa usulan mereka di musrenbang tidak terkaver.
Baca Juga: Diduga ada Kebocoran Elpiji 3 Kg, Warung Soto Lamongan di Pasuruan Terbakar
”Saya di sini sebagai narasumber. Kalau mau tanya silakan ke bagian administrasi pembangunan,“ singkatnya.
Namun, Yudiantono, staf administrasi pembangunan yang memimpin sosialisasi juga tidak bisa memberikan penjelasan yang detail soal keluhan pada AKD tersebut. Pihaknya menjelaskan hanya sebatas menyampaikan informasi kepada para kepala desa tentang program-program pembangunan yang akan direalisasi tahun ini.
"Tugas kita hanya menyampaikan sosialisasi saja dengan mengundang OPD terkait," dalihnya.
Baca Juga: Demo Warga dan LSM soal Dampak Tambang Sirtu di Sumberejo Pasuruan Sempat Diwarnai Baku Hantam
Ia menambahkan, kegiatan sosialisasi dilakukan di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Gempol, Kecamatan Beji, dan Kecamatan Rejoso. "Ontinya hanya menyampaikan informasi kegiatan program pembangunan yang akan dilaksanakan tahun ini," pungkasnya. (bib/par/ari)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
