Oleh: M Mas'ud Adnan --- Demonstrasi kolosal mahasiswa di seluruh Indonesia yang menentang penundaan pemilu dan masa jabatan presiden tiga periode menjadi bukti konkret bahwa manuver politik pragmatis orang-orang di sekeliling Presiden Joko Widodo terbelah menjadi dua. Yaitu ada kelompok yang menjerumuskan dan ada kelompok yang menyelamatkan.
Siapa kelompok yang menjerumuskan? Tentu kita sudah tahu semua. Yaitu mereka yang getol melakukan manuver politik masa jabatan presiden tiga periode dan penundaan pemilu. Faktanya, gara-gara manuver politik kebablasan itulah para mahasiswa akhirnya turun jalan.
Baca Juga: Alasan PDIP Pecat Jokowi dan Kelucuan Pidato Gibran Para-Para Kiai
Celakanya, para politikus pragmatis itu berani melakukan manuver politik kebohongan publik. Mereka mengklaim punya big data yang isinya 100 juta lebih rakyat Indonesia menginginkan pemilu ditunda.
(Di beberapa kota di Jawa Timur mahasiswa juga melakukan demo. Tampak demo mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Kediri, Jawa Timur, Senin (11/4/2022). Foto: ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra/CNN)
Baca Juga: Sidang Restitusi, Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan Tuntut Rp17,5 M dan Tagih Janji Presiden
Ternyata mereka bohong belaka. Faktanya, banyak sekali tokoh yang minta agar big data itu dibuka ke publik, tapi sampai sekarang hanya isapan jempol belaka. Jangankan membuka big data ke publik, melayani dialog soal big data itu saja tak berani.
Lebih celaka lagi, Jokowi sempat larut dan terombang-ambing dengan manuver politik yang menjerumuskan itu. Ia - yang semula tegas menolak masa jabatan presiden tiga periode - tiba-tiba melembek. Bahkan Jokowi sempat minta agar kelompok yang usul penundaan pemilu dan masa jabatan presiden tiga periode juga dihormati.
Pernyataan Jokowi itu tentu menimbulkan persepsi politik bahwa Presiden Jokowi yang masa jabatannya akan berakhir dua tahun lagi itu mendukung manuver politik masa jabatan presiden tiga periode dan penundaan pemilu.
Baca Juga: Rocky Gerung Ajak Pemuda di Surabaya Kritis Memilih Pemimpin
Rakyat pun marah. Kemarahan rakyat itu diaktualisasikan dan direpresentasikan para mahasiswa. Dengan dikordinasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) mereka turun jalan serentak di banyak kota di seluruh Indonesia. Mereka secara tegas menolak masa jabatan presiden tiga periode dan penundaan pemilu.
Istana pun kalang kabut. Tanpa berpikir panjang, pihak istana langsung mengumumkan bahwa Jokowi mengagendakan pemilu pada 2024. Ini tentu respons cepat orang-orang di sekeliling Jokowi yang ingin menyelamatkan.
Mereka inilah tampaknya yang membisiki Jokowi bahwa kondisi rakyat sekarang sedang gelisah dan marah. Pemilu 2024 harus segera diumumkan agar demo kolosal para mahasiswa itu tak sampai melengserkan Jokowi.
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Menteri ATR/BPN: Butuh Tata Kelola Pertanahan yang Baik
Diakui atau tidak, rakyat sekarang memang sedang tidak baik-baik saja. Kelangkaan minyak goreng, solar, dan naiknya harga-harga kebutuhan pokok, bukan saja telah menyengsarakan rakyat, tapi juga membuat mereka sensitif terhadap pemerintah.
Ingat! Di berbagai daerah terjadi antrean panjang minyak goreng dan solar. Bahkan ibu-ibu dan sopir truk sampai bermalam di tempat antrean. Suatu pemandangan yang sangat mengenaskan!
Selain itu di negara-negara lain juga muncul gerakan pelengseran pimpinan negara. Di antaranya Perdana Menteri Pakistan Imran Khan. Mau tidak mau, peristiwa itu menginspirasi rakyat kita. Toh kasusnya juga hampir sama: ketidakmampuan pemerintah mengendalikan mafia dan gagal menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok.
Baca Juga: Vinanda-Gus Qowim dapat Pesan Peningkatan Industri Pariwisata dari Jokowi
Untung masih ada orang di sekeliling Jokowi yang berpikir cepat untuk menyelamatkan.
Saya sempat mencermati akun-akun resmi Istana. Di antaranya akun Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Yaitu Kemensetneg.ri.
Dalam akun tersebut ada pengumuman berjudul: Presiden Joko Widodo: Segera Siapkan PEMILU 2024. Tulisan pemilu 2024 itu ditulis dalam huruf balok atau kapital agar rakyat punya perhatian.
Baca Juga: Warisan Buruk Jokowi Berpotensi Berlanjut, Greenpeace Lantang Ajak Masyarakat Awasi Prabowo-Gibran
Di akun itu ditulis 5 poin atau pesan Jokowi. Pertama: “Sampaikan ke masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pemilu dan pilkada serentak sudah ditetapkan. Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024.”
Kedua: “12 April nanti KPU dan Bawaslu 2022-2027 akan kita lantik dan segera mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak di 2024”.
Baca Juga: Di Banyuwangi, Khofifah Ucapkan Selamat untuk Prabowo dan Gibran
Poin yang lain bisa Anda baca sendiri di screenshot yang saya tayangkan. Tapi ada poin kelima cukup menarik. Yaitu: Siapkan pejabat Gubernur, pejabat Bupati, pejabat Walikota yang berakhir masa jabatannya di 2022 ini, ada 101 daerah.”
Saya tak tahu apakah Presiden Jokowi benar-benar akan melaksanakan Pemilu 2024 sesuai yang ia umumkan sendiri lewat akun Kemensetneg.ri. itu. Tapi – setidaknya – saya melihat memang ada dua kelompok pembisik Jokowi. Yaitu kelompok yang ugal-ugalan secara politik – seolah mau berkuasa selamanya – sehingga cenderung menjerumuskan. Namun ada kelompok pembisik yang ingin menyelamatkan.
Tapi saya yakin Presiden Jokowi sudah sadar bahwa posisinya sekarang tak sekokoh pada periode pertama. Begitu juga kinerja dan prestasinya. Jauh lebih lebih bagus pada periode pertama. Di antara prestasi Jokowi pada periode pertama adalah pembangunan jalan tol.
Baca Juga: Di Penghujung Jabatan Presiden Jokowi, Menteri ATR/BPN Gebuki Mafia Tanah
Pada periode kedua justru sebaliknya. Program Jokowi banyak menuai kontroversi. Bahkan dituding berbau proyek. Di antaranya adalah Ibu Kota Nusantara (IKN).
Semoga Indonesia baik-baik saja. Wallahua’lam bisshawab.
Penulis alumnus Pesantren Tebuireng dan Pascasarjana Unair
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News