Seperti diketahui, Wasekjen DPP Partai Golkar hasil Munas Bali Ridwan Hisjam menyampaikan SK yang dikeluarkan oleh golkar kubu AL itu SK abal-abal. Artinya disahkan sebelum keputusan sela PTUN keluar. Tapi baru 2 hari kemarin turun. Itu menunjukan kalau SK tersebut dibuat mendadak pasca putusan Menkumham agar dianggap sah. "Selain itu SK tersebut terkesan ingin memecah golkar di daerah," kata Ridwan Hisjam, Senin (6/4).
Karena itu, Ridwan meminta kepada seluruh kader Golkar di Jatim untuk tidak pecah dan tidak terpengaruh dengan perpecahan yang terjadi di pusat. Menurutnya soliditas DPD Partai Golkar Jawa Timur jangan sampai terpecah belah hanya gara - gara urusan yang tidak jelas sumber persoalannya dipusat. Karena itu, ia meminta agar pengurus yang sudah beraliran ISIS (Ikut Sana - Ikut Sini) untuk kembali ke jalan yang benar.
"Jalan yang benar adalah ikut kepemimpinan Abu Rizal Bakrie dan Idrus Marham sebagaimana hasil munas Riau. Itu juga hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," jelasnya
Politisi yang juga menjabat sebagai anggota DPR RI ini menambahkan persoalan yang menimpa DPP Partai Golkar harus diselesaikan secara politik. Kalau diselesaikan secara hukum maka akan sangat lama dan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. “Secara politik maksudnya dirembukkan bersama, komprominya seperti apa. Itu juga yang disarankan oleh Bang Akbar Tandjung,” urainya.
Sebagaimana diketahui, DPP Partai Golkar Versi Agung Laksono membentuk kepengurusan baru untuk DPD Partai Golkar Jatim. Susunannya Plt Ketua DPD Golkar Jatim Yakni Taufik Hidayat, plt Sekretaris Sarmuji (FPG DPR RI), Bendara Adies Kadir (FPG DPR RI) dan Ketua Harian Sahat Tua Simanjuntak (Ketua FPG DPRD Jatim).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
