Presiden Joko Widodo melambaikan tangan sesaat sebelum mengikuti Forum G20 di Jerman, 7 Juli 2017 waktu setempat. (Foto: AFP/Patrick Stollarz/Beritasatu.com)
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Inilah hasil survei terbaru tentang wacana presiden tiga periode dan penundaan pemilu. “Mayoritas masyarakat tidak setuju dengan usulan perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode,” ujar Rafif Imawan, peneliti yang juga Deputi Direktur Eksekutif Populi Center, dalam diskusi virtual pada Ahad, 24 April 2022.
Menurut Rafif, hasil survei itu membuktikan bahwa 64,4 persen masyarakat menyatakan tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi (tidak setuju 55,1 persen, sangat tidak setuju 9,3 persen).
Baca Juga: Hadiri Kampanye Akbar Luluk-Lukman di Gresik, Cak Imin akan Sanksi Anggota DPRD yang tak Bergerak
Tapi adakah yang setuju? Hanya 27,6 persen masyarakat yang setuju dengan wacana tersebut (setuju 24,3 persen, sangat setuju 3,3 persen). Adapun 8 persen responden menolak menjawab pertanyaan ini.
Dikutip Tempo, survei ini digelar pada 21-29 Maret 2022 dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia. Responden dipilih dengan metode acak bertingkat (multistage random sampling).
Pengambilan data dilakukan dengan metode wawancara tatap muka. Populi mengklaim margin of error survei ini kurang lebih 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Baca Juga: Menko Marves Resmikan Bandara Dhoho, Pemkab Kediri Dorong Percepatan Sarpras Pendukung
Tujuan dari survei ini adalah untuk melihat dinamika politik jelang pemilu 2024 yang kian dekat, serta isu-isu nasional yang baru-baru ini menghangat.
Menurut Rafif, masyarakat juga menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Jumlah masyarakat yang mendukung wacana ini bahkan lebih sedikit dari pendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
"Mengenai isu penundaan Pemilu 2024, mayoritas masyarakat menyatakan tidak setuju dengan wacana penundaan tersebut. Sebesar 74,3 persen (tidak setuju 67,8 persen, sangat tidak setuju 6,5 persen) masyarakat tidak menyetujui usulan penundaan pemilu 2024,” katanya.
Baca Juga: Politikus PKB Kota Batu Beri Ucapan Selamat kepada KH Ma'ruf Amin dan Gus Muhaimin
Dan hanya ada 15,6 persen yang menjawab setuju (setuju 14,8 persen, sangat setuju 0,8 persen) atas usulan tersebut. Adapun sebesar 10,1 persen masyarakat menolak menjawab.
Meskipun menolak dua wacana terebut, menurut Populi Center, masyarakat tetap puas terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Menurut survei yang sama, sebanyak 62,4 persen masyarakat menyatakan puas (57,4 persen menyatakan sangat puas dan 5 persen menyatakan puas). Sebesar 32,8 persen menyatakan tidak puas (tidak puas 29,3 persen, sangat tidak puas 3,5 persen). Adapun sebesar 4,8 persen responden menyatakan tidak tahu/ tidak jawab.
Sebelumnya, KontraS merilis tujuh tokoh yang disebut penjahat demokrasi.
Baca Juga: Anggota Fraksi PKB Kota Batu Respons Positif Hasil Muktamar Bali
Pada urutan pertama ada Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan. Lalu disusul berurutan oleh Mendagri Tito Karanavian, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, Sekjend PSI, Dea Tunggaesti, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.
Mereka inilah yang mewacanakan penundaan pemilu.
(Dea Tunggaesti, Sekjen PSI yang dicap penjahat demokrasi. Foto: dok pribadi)
Baca Juga: Politikus PKB Kota Batu Sambut Baik Hasil Keputusan Muktamar Bali
Pengamat Rocky Gerung menilai bahwa jika para tokoh tersebut manipulatif karena memanipulasi demokrasi. "Kalau kita memakai istilah menjahati, artinya mereka paham demokrasi tetapi mereka memanipulasi demokrasi itu untuk menjadi back up diri sendiri, partai sendiri, dan kekuasaan pak Jokowi. Jadi KontraS selalu punya tradisi itu. Dari zaman orde baru kita selalu anggap suara KontraS itu betul-betul murni karena KontraS enggak berbisnis," ujar Rocky.
Seperti diberitakan, Luhut dan Muhaimin Iskandar mengklaim punya big data yang berisi 110 juta warga Indonesia mendukung penundaan pemilu. Bahkan Muhaimin mengaku punya big data sendiri, tidak sama dengan big data yang dimiliki Luhut. Tapi ketika para tokoh nasional – di antaranya Ketua Wantimpres Wiranto - minta big data itu dibuka ke publik, hingga sekarang Luhut dan Muhaimin tak kunjung melakukan. Publik pun menduga Luhut dan Muhamin melakukan kebohongan publik.
Baca Juga: Tembakan Gus Yahya pada Cak Imin Mengenai Ruang Kosong
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
