Meresmikan Pernikahan Siri, Ada Prosedur dan Risikonya

Meresmikan Pernikahan Siri, Ada Prosedur dan Risikonya Dr. KH. Imam Ghazali Said, M.A.

Dalam konteks kaum Muslim Indonesia, di mana kita menjadi warga negaranya, akad nikah harus menganut dua ketentuan hukum: fikih dan hukum positif. Jika suatu komunitas melangsungkan akad nikah hanya sesuai dengan ketentuan fikih, tanpa melapor dan mencatatkan peristiwa akad tersebut pada KUA, maka secara fikih akad tersebut sah.

Tetapi, menurut ketentuan Undang-Undang No. 1/1974 yang dalam pasal 2 ayat 1 menyatakan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Ayat 2: “Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Untuk itulah seperti yang saya ketahui tersebut secara hukum positif tidak sah.

Idealnya, ketika terjadi akad “” sebaiknya dibuat berita yang mencatat peristiwa akad nikah tersebut yang minimal memuat dan mencatat nama, tempat tanggal lahir, alamat, kedua mempelai dan wali nikah, tempat terjadinya akad nikah, serta minimal nama dua orang saksi yang seluruh nama yang tercantum dalam berita acara tersebut menandatangani dalam dokumen bermaterai cukup.

Kiranya ketika akad terjadi harus disadari bahwa akad tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum positif yang diakui oleh negara. Untuk itulah harus ada semangat dan keinginan untuk melaporkan peristiwa akad tersebut ke KUA sebagai instansi terendah yang menangani pelaporan terjadinya akad nikah.

Jika cara dan teknis seperti ini telah dilakukan, maka ketika ada acara gelar akad , berita acara akad di atas itulah yang dilaporkan ke KUA. Dengan demikian, pihak KUA dan kedua mempelai hanya melakukan pencatatan tanpa harus ada akad ulang. Jadi, peristiwa terjadinya akad siri dilegalkan agar menjadi sah menurut ketentuan dua hukum: fikih dan positif.

Atas dasar cara seperti itu, Bapak dan para peserta gelar akad tinggal mendapatkan buku akta nikah yang merupakan dokumen penting dalam kehidupan warga negara Indonesia yang telah mempunyai pendamping hidup.

Jika berita acara akad sudah terlanjur tidak dibuatkan seperti penjelasan di atas, maka mekanisme untuk mendapatkan pengesahan secara hukum positif terhadap itu melalui penetapan (itsbat) nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama setempat, yang tentu mengharuskan adanya sidang itsbat yang pernah dilakukan. Dengan demikian, akad nikah ulang tidak perlu dilakukan.

Jika karena satu dan lain hal yang pernah dilakukan itu harus melakukan akad ulang dengan akad baru, konsekuensinya hubungan suami istri yang terjadi sebelum akad baru, termasuk jika menghasilkan anak, maka secara hukum positif hubungan suami istri itu dianggap perzinahan sekaligus anak yang dihasilkan diberi label anak di luar nikah.

Jika gelar akad itu melakukan akad ulang, maka legalitas akta nikah yang dikeluarkan dan mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakannya gelar akad , maka legalitas kekuatan hukumnya hanya berlaku sejak akta nikah tersebut dikeluarkan dan segala perbuatan hukum ke depan setelah itu. Sedang perbuatan hukum yang terjadi dalam akad yang terjadi sebelumnya tidak mempunyai kekuatan dan legalitas hukum positif.

Untuk itulah, saya menganjurkan pihak panitia, instansi terkait serta warga yang berminat untuk mengikuti gelar akad nikah massal gratis mempertimbangkan teknis dan akibat hukum yang akan menimpa peserta baik secara fikih maupun secara hukum positif. Demikian yang bisa saya jelaskan, semoga Bapak mafhum. Wallahu a’lam.