Gubernur Khofifah Harap Gugus Tugas Bisnis dan HAM Bisa Proteksi Mamin

Melalui Pengukuhan Gugus Tugas Bisnis dan HAM itu, Dirjen HAM Mualimin Abdi berharap, sebagaimana mandat dalam konstitusi, bahwa penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, pemajuan HAM, menjadi tanggung jawab negara.

"Oleh karena itu, Pemerintah tentunya mencari jalan, hal yang sifatnya komplit. Kan hak asasi manusia itu tidak hanya kasus kasus tertentu yang seringkali bapak ibu lihat," terangnya.

Diakuinya, pemerintah telah melakukan banyak hal terkait dengan Hak Asasi Manusia. Mualimin menyebut, bukti kepedulian Indonesia terhadap HAM, dengan menjadi tamu kehormatan pada sidang Dewan HAM PBB November 2022.

"Karena Indonesia secara konsisten melaksanakan apa yang disebut dengan rencana aksi Hak Asasi Manusia," ucapnya.

Dijelaskan Mualimin, pembentukan gugus tugas itu menjadi salah satu bagian tugas negara, yaitu menjaga agar masyarakat terlindungi Hak Asasi Manusianya. Seperti hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan, dan hak lainnya.

"Dan hak hak yang lain, yang khususnya ditujukan bagi masyarakat masyarakat yang rentan. Anak, perempuan, difabel," tandasnya. (dev/ari)