Rencana Kenaikan Harga BBM, Wabup Gresik Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah

Rencana Kenaikan Harga BBM, Wabup Gresik Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Wabup Gresik Aminatun Habibah (kiri) saat memberikan arahan dalam rakor pengendalian inflasi daerah. foto: SYUHUD/BANGSAONLINE

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Wakil Bupati (Wabup) Gresik Aminatun Habibah bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Gresik menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Gresik, di Ruang Mandala Bhakti Praja Kantor Bupati Gresik, Jum'at (2/9/2022).

Rapat itu sebagai antisipasi terjadinya harga, khususnya kebutuhan pokok pasca pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Baca Juga: Evaluasi Kegiatan Statistik Sektoral 2024, Diskominfo Kota Kediri Apresiasi 10 PIC OPD Terbaik

mengatakan, berbagai inovasi kebijakan turut berperan besar dalam pengendalian . Di antaranya, ketersedian barang dan jasa, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif dalam mengelola persepsi masyarakat terhadap harga pasar.

"Saat ini, kita menghadapi Inflasi di Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Gresik. Harga pangan di Kabupaten Gresik masih cenderung stabil. Untuk itu, kita siasati bersama, termasuk salah satunya dengan melakukan operasi pasar," ucapnya.

Menurut , adanya rencana kenaikan harga BBM juga akan berpengaruh pada harga bahan pokok maupun komoditas lainnya di pasaran.

Baca Juga: Kabel Utilitas Masih Semrawut Meski Ada Perda di Gresik

"Kaena itu, kami minta agar operasi pasar tepat sasaran dan antisipasi kepanikan masyarakat terhadap isu kenaikan harga BBM, serta melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar untuk memastikan ketersediaan barang dan kelancaran distribusi yang masuk ke Kabupaten Gresik," pintanya.

Ia berharap melalui rapat koordinasi tersebut, ketersediaan kebutuhan masyarakat, terutama sembako, serta terciptanya keterjangkauan harga pangan strategis di Kabupaten Gresik dapat terwujud.

Ketua DPRD Gresik Much. Abdul Qodir menjelaskan, dan merupakan 2 hal yang pasti terjadi di negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Karena itu, diperlukan kanal yang terprogram dengan baik.

Baca Juga: Jelang Tutup Tahun 2024, DPRD Gresik Paripurnakan Pembahasan 6 Raperda

"Inflasi bisa disebabkan karena permintaan harga pasar yang tinggi. Di sisi lain juga bisa meningkatkan ekonomi pada pelaku usaha dari petani nelayan maupun UKM dan UMKM jika mitigasi dilakukan secara tepat dalam pengendaliannya," katanya.

Ia meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah () dan terkait diharapkan dapat membuat inovasi serta langkah-langkah yang strategis dalam pengendalian daerah ini.

Dandim 0817 Gresik Ahmad Saleh Rahanar menyampaikan bahwa terkait pengendalian , menurutnya dibutuhkan kerja sama antar daerah, antar . "Operasi pasar juga sangat diperlukan dalam pengendalian daerah di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Gresik," pungkasnya.

Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Gresik Minta Pemkab Mitigasi Banjir Kota

Sedangkan Wakapolres Gresik Kompol Ari Galang Saputra menyampaikan, dari segi presisi keamanan yang sudah dipetakan di wilayah Kamtibmas Polres Gresik terkait isu kenaikan harga BBM berdampak pada harga kebutuhan bahan pokok lainnya.

"Satgas pangan terus bergerak dalam pemantauan harga pokok di Kabupaten Gresik, serta pemantauan kepada kelompok-kelompok terorganisir yang disinyalir akan melakukan penolakan terkait adanya kenaikan harga, baik BBM maupun bahan pokok," terangnya.

Hadir juga dalam rakor, Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim, Kepala BPS Kabupaten Gresik Satriyo Wibowo, Kepala Cabang Divisi Bulog Regional Surabaya Utara Nara, Ketua Pengadilan Negeri Gresik Agus Walujo Tjahjono, Sekretaris Daerah Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, para asisten sekda, staf ahli bupati, kepala , pimpinan BUMD, serta camat se-Kabupaten Gresik. (hud/ari)

Baca Juga: Respons Wakil Ketua DPRD Gresik soal Banjir di Kawasan Kota

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO