SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Ketua Tanfidzyiah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Situbondo, Dr. KH. Muhyiddin Chotib, M.HI., menepis kesangsian Kementrian Agama (Kemenang) Kabupaten Situbondo terhadap pernyataan Ketua Lembaga Amil Zakat dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Situbono, H. Rusdiyanto Dzulfikar, tentang 25 pondok pesanren (ponpes) fiktif.
Menurut dia, apa yang dinyatakan Rusdiyanto Dzulfikar itu benar. Artinya, di Situbondo memang ada 25 pesantren fiktif.
Baca Juga: KPK Periksa Bupati Karna di Polres Bondowoso, Sejumlah Nama ini Turut Masuk Jadwal
“Itu semua benar, kita punya datanya atas laporan verifikasi yang dilakukan oleh RMI yang melibatkan Lazisnu juga. Karena Lazisnu yang memfasilitasi santri yang tidak mampu,” kata Kiai Muhyiddin kepada HARIAN BANGSA di kantor PCNU Situbondo, Ahad (4/9/2022).
Kiai Muhyidin lalu memberikan dokumen laporan PC RMI kepada PCNU tersebut kepada Syaiful Bahri, wartawan HARIAN BANGSA di Situbondo. Ternyata di dokumen itu tercatat bahwa dari 202 pesantren yang terdaftar di Kemenag, ditemukan 56 pesantren bermasalah atau 27 % dari total pesantren di Situbondo. Dalam laporan itu dibagi 3 katagori. Yaitu pesantren yang jelas ada, tidak aktif dan fiktif.
Dari 56 pesantren tersebut dibedakan dalam 2 katagori yaitu: 25 pesantren fiktif atau tidak ditemukan. Dan 31 pesantren tidak aktif karena santrinya di bawah 15 orang.
Baca Juga: Polres Situbondo Ringkus 2 Pengedar Ratusan Pil Trex
Inilah sebaran 56 pesantren bermasalah di Situbondo :
NO | Kecamatan | Pesantren Fiktif | Pesantren Tidak Aktif |
1 | Banyuputih | 4 | 1 |
2 | Asembagus | 1 | |
3 | Jangkar | ||
4 | Arjasa | ||
5 | Kapongan | 1 | |
6 | Mangaran | 3 | |
7 | Panji | 2 | 8 |
8 | Situbondo | 3 | 1 |
9 | Panarukan | 4 | 4 |
10 | Kendit | 2 | |
11 | Bungatan | 2 | 4 |
12 | Mlandingan | 1 | 8 |
13 | Suboh | 2 | 1 |
14 | Besuki | 3 | |
15 | Sumbermalang | ||
16 | Jatibanteng | ||
17 | banyuglugur | 1 | |
TOTAL | 25 | 31 |
Ketika ditanya kenapa NU sendiri yang mengumumkan ke publik tentang pesantren fiktif. Bukankah lembaga pendidikan pesantren berada di bawah naungan NU yang seharusnya diayomi?
Baca Juga: Gelar Demo, Massa Aksi Desak KPK Tangkap Bupati Situbondo
“NU punya misi amar makruf nahi munkar. Kita ingin menjaga marwah pesantren, kita harus punya database yang valid dan riil,” kata Kiai Muhyiddin
Apa juga ditemukan pesantren penerima bantuan ternyata fiktif? Kiai Muhyiddin mengaku pernah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada bantuan tapi ternyata pesantrennya tidak ada. Akhirnya bantuan itu dicancel.
“Ada beberapa, saya tidak bisa menyebutkan, saya hanya sampaikan ke Kemenag jangan sampai uang negara salah sasaran, begitu saja,” tutur Kiai Muhyiddin
Baca Juga: Klarifikasi 2 Kiai soal Korupsi Bupati Situbondo: Tidak Ada Penggeledahan KPK
Ia menjelaskan tentang keseriusan PCNU untuk menata ponpes dan lembaga pendidikan didalamnya.
”Saat ini PCNU terus bergerak monitoring Madrasah Diniyah (Madin), data harus clear clean gitu, kita ingin menjaga marwah pesantren,” tegasnya.
Ketika ditanya apa langkah PCNU dalam membenahi pesantren, Kiai Muhyiddin menjelaskan akan ada fasilitasi untuk pesantren. Menurut dia, pertama, ada banyak peluang misalnya recognisi dalam bentuk ijazah. Khususnya untuk santri Madin.
Baca Juga: KPK Geledah 3 Rumah Kiai di Situbondo
Kedua, fisilitasi bantuan. Misalnya upgrading manajemen adminstrasi pesantren.
“Sudah kita rancang, insyaallah 2023 terlaksana,” kata Kiai Muhyiddin optimis.
Seperti diberitakan HARIAN BANGSA, Ketua Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (Lazisnu) Situbondo, H. Rusdiyanto Zulfikar, mengungkapkan temuan monitoring mengejutkan. Menurut dia, ada 25 Pondok Pesantren (Ponpes) fiktif di Situbondo.
Baca Juga: Pesta Sabu, Oknum Wartawan dan LSM di Situbondo Diringkus Polisi
Rusdiyanto menyampaikan temuan itu kepada wartawan di Gedung PCNU Situbondo, Rabu (31/08/2022).
Namun Kantor Kementrian Agama (Kemenag) Situbondo menyangsikan pernyataan tersebut. Kemenang merasa tidak ada urusan dengan lembaga amil zakat itu.
Kasubag TU Kemenag Situbondo, Imam Turmidi, S.Ag, M.Hi, langsung melakukan klarifikasi kepada HARIAN BANGSA. Ia menyayangkan pernyataan Rusdiyanto itu. Menurut dia, seharusnya Lazisnu mengurusi zakat, bukan pesantren.
Baca Juga: Gelar Media Gathering, KPU Situbondo Berharap Sinergi Tingkatkan Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024
“Kita menyangsikan itu, termasuk dari mana sumber data itu. Karena kita selama ini tidak pernah mengeluarkan selebaran data itu bebas, karena eksistensi Ponpes ada pada aplikasinya, semuanya ada di aplikasi itu,” kata Imam Turmudi. (Syaiful Bahri)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News