300 Kades Ikut Bimtek Desa Anti Korupsi KPK, Gubernur Khofifah: Jangan Ada Korupsi di Semua Lini

300 Kades Ikut Bimtek Desa Anti Korupsi KPK, Gubernur Khofifah: Jangan Ada Korupsi di Semua Lini Ketua KPK RI Komjen Pol. (Purn.) Drs. Firli Bahuri dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat pembukaan bimtek dan sosialisasi desa anti korupsi.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sebanyak 300 kepala desa (kades) se-Jawa Timur mengikuti bimtek dan sosialisasi desa anti korupsi yang digelar secara hybrid oleh RI di Gedung Surabaya, Rabu (14/9).

Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Ketua RI Komjen Pol. (Purn.) Drs. dan Indar Parawansa.

Dalam arahannya, Gubernur mengajak seluruh elemen di Jawa Timur agar punya komitmen yang sama, yaitu menjauhi korupsi di semua lini.

Apalagi, dari 10 desa di Indonesia yang dijadikan percontohan dalam program desa anti korupsi, salah satunya ada di Jawa Timur. Yaitu Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi.

Program desa anti korupsi itu diinisiasi oleh bersa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri.

Karena itu, Gubernur menekankan para kades agar mengikuti bimtek ini dengan sungguh-sungguh, sehingga bisa memperkuat manajemen pengelolaan desa. Tujuannya, agar tidak pemerintahan desa bebas korupsi untuk mempercepat kemajuan masyarakat desa di Jatim.

"Yang ingin saya tegaskan pada panjenganan semua adalah komitmen bersama. Jangan ada korupsi di semua lini di Jawa Timur," tegas .

Perempuan yang juga Ketua Umum Muslimat NU ini mengingatkan pentingnya pembangunan desa yang berimplikasi pada pembangunan daerah. Menurutnya, pesan tentang pembangunan dan peningkatan kesejahteraan desa itu juga sudah disampaikan oleh para pemimpin bangsa seperti Bung Karno, Bung Hatta, Gus Dur, dan Presiden RI saat ini Joko Widodo.

"Pembangunan desa di seluruh tanah air merupakan fondasi dasar kemajuan bangsa. Bahwa fondasi kemajuan bangsa dimulai dari desa," pesan .

Apalagi, lanjut mantan Menteri Sosial RI tersebut, anggaran dana desa di Jawa Timur cukup besar. Totalnya mencapai Rp 50,319 triliun untuk 7.724 desa di Jatim, dari tahun 2015 hingga 2022.

"Masyarakat desa berhak tahu dana desa yang mengalir ke desanya peruntukannya jelas dan benar-benar dipergunakan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan peningkatan sumber daya manusia di desa," ujar gubernur perempuan pertama di Jatim ubu.

Ditambah lagi, jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur tertinggi secara nasional, mecapai 1.490 desa atau menyumbang sebanyak 23,88% secara nasional.

"Maka perlu pengawasan yang memang melibatkan masyarakat, ini akan termotivasi dari terbentuknya percontohan desa antikorupsi," imbuhnya.

mengapresiasi sejumlah desa yang sudah membuktikan pemanfaatan dana desa untuk penguatan ekonomi bagi masyatakat. Antara lain Desa Sekapuk di Gresik yang mengembangkan Wisata Alam Selo Tirto Giri (Setigi).

Di kawasan , ada warung-warung yang dikelola oleh tiap-tiap rukun tetangga (RT) di desa tersebut. Dampaknya, ada income untuk menambah sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan beasiswa bagi anak-anak desa.

Simak berita selengkapnya ...

Lihat juga video 'Emak-emak di Surabaya Kecewa Tak Bisa Foto Bareng Jokowi':