300 Kades Ikut Bimtek Desa Anti Korupsi KPK, Gubernur Khofifah: Jangan Ada Korupsi di Semua Lini

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sebanyak 300 kepala desa (kades) se-Jawa Timur mengikuti bimtek dan sosialisasi desa anti korupsi yang digelar secara hybrid oleh KPK RI di Gedung Islamic Center Surabaya, Rabu (14/9).

Kegiatan itu dihadiri langsung oleh Ketua KPK RI Komjen Pol. (Purn.) Drs. Firli Bahuri dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Dalam arahannya, Gubernur Khofifah mengajak seluruh elemen di Jawa Timur agar punya komitmen yang sama, yaitu menjauhi korupsi di semua lini.

Apalagi, dari 10 desa di Indonesia yang dijadikan percontohan dalam program desa anti korupsi, salah satunya ada di Jawa Timur. Yaitu Desa Sukojati Kecamatan Blimbingsari di Kabupaten Banyuwangi.

Program desa anti korupsi itu diinisiasi oleh KPK bersa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Dalam Negeri.

Karena itu, Gubernur Khofifah menekankan para kades agar mengikuti bimtek ini dengan sungguh-sungguh, sehingga bisa memperkuat manajemen pengelolaan desa. Tujuannya, agar tidak pemerintahan desa bebas korupsi untuk mempercepat kemajuan masyarakat desa di Jatim.

"Yang ingin saya tegaskan pada panjenganan semua adalah komitmen bersama. Jangan ada korupsi di semua lini di Jawa Timur," tegas Khofifah.

Perempuan yang juga Ketua Umum Muslimat NU ini mengingatkan pentingnya pembangunan desa yang berimplikasi pada pembangunan daerah. Menurutnya, pesan tentang pembangunan dan peningkatan kesejahteraan desa itu juga sudah disampaikan oleh para pemimpin bangsa seperti Bung Karno, Bung Hatta, Gus Dur, dan Presiden RI saat ini Joko Widodo.

"Pembangunan desa di seluruh tanah air merupakan fondasi dasar kemajuan bangsa. Bahwa fondasi kemajuan bangsa dimulai dari desa," pesan Khofifah.

Apalagi, lanjut mantan Menteri Sosial RI tersebut, anggaran dana desa di Jawa Timur cukup besar. Totalnya mencapai Rp 50,319 triliun untuk 7.724 desa di Jatim, dari tahun 2015 hingga 2022.

"Masyarakat desa berhak tahu dana desa yang mengalir ke desanya peruntukannya jelas dan benar-benar dipergunakan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat desa dan peningkatan sumber daya manusia di desa," ujar gubernur perempuan pertama di Jatim ubu.

Ditambah lagi, jumlah Desa Mandiri di Jawa Timur tertinggi secara nasional, mecapai 1.490 desa atau menyumbang sebanyak 23,88% secara nasional.

"Maka perlu pengawasan yang memang melibatkan masyarakat, ini akan termotivasi dari terbentuknya percontohan desa antikorupsi," imbuhnya.

Khofifah mengapresiasi sejumlah desa yang sudah membuktikan pemanfaatan dana desa untuk penguatan ekonomi bagi masyatakat. Antara lain Desa Sekapuk di Gresik yang mengembangkan Wisata Alam Selo Tirto Giri (Setigi).

Di kawasan Wisata Setigi, ada warung-warung yang dikelola oleh tiap-tiap rukun tetangga (RT) di desa tersebut. Dampaknya, ada income untuk menambah sumber pendapatan asli daerah (PAD) dan beasiswa bagi anak-anak desa.

"Ini salah satu BUMDes sukses. Ada banyak desa seperti ini yang kemudian mereka memiliki badan hukum dalam bentuk BUMDes. BUMDes di Jatim sukses karena setiap tahun yang masuk dalam kategori terbaik sebagian besar dari Jatim," jelas Khofifah.

Selain itu, Gubernur Khofifah juga memberikan contoh kesuksesan BUMDes di Jatim lainnya, yakni di kawasan Pujon Kidul yang memiliki produktivitas sangat tinggi hingga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi sebanyak 1.600 tenaga kerja.

"Tamu-tamu yang datang tidak hanya untuk liburan, namun juga dijadikan jujukan tamu untuk proses pembelajaran di sana," imbuhnya.

Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa sejumlah BUMDes sukses juga mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak Rp100 miliar bagi desa yang telah menyiapkan BUMDes dan BUMDesma.

"InsyaAllah pertemuan ini sebagai upaya untuk menghilangkan korupsi di berbagai lini, sehingga bisa memberikan tetesan kesejahteraan yang maksimal di semua lini. Kami berharap, kepala desa ikut hingga akhir, karena akan banyak memberikan penguatan, tata kelola desa makin baik, pengawasan makin baik, pengelolaan layanan makin baik, dan partisipasi masyarakat pun semakin baik," jelas Khofifah.

Ia optimis Jawa Timur bakal mampu menjawab krisis pangan dunia, melalui peran kepala desa. Sebab, Jawa Timur sudah membuktikan diri sebagai provinsi dengan produksi padi tertinggi di Indonesia dari tahun 2020 hingga 2021.

"Saya berharap tahun 2022 juga sama. Karena dari data yang masuk per 30 juli 2022 sudah sebanyak 8,3 juta ton produksi padi kita. Kita harap sampai Desember 2022 kita bisa menghasilkan 10 juta ton. Yang tentu akan memberikan kontribusi ketahanan pangan di Indonesia. Sehingga berdampak pada penurunan kemiskinan," jelas Khofifah.

Sebagaimana diketahui, penurunan kemiskinan di Jawa Timur pada YoY (year on year) tertinggi di Indonesia. Yakni sebanyak 391.400 jiwa dan memberi kontribusi sebesar 28,3% dari penurunan kemiskinan nasional.

"Tentu penguatan anti korupsi merupakan salah satu jalan agar angka kemiskinan semakin menurun, sehinga makin mengurangi pengangguran dan semua berjalan tanpa korupsi," tutup Khofifah.

Di kesempatan tersebut, Ketua KPK RI Firli Bahuri menyampaikan apresiasinya pada Jawa Timur atas prestasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang dimulai dari tingkat desa.

"Banyak desa memberikan kontribusi yang sangat besar pada peningkatan kesejahteraan dan kemajuan bangsa. Termasuk upaya untuk mengetaskan kemiskinan. Kalau kemiskinan diatasi, tentu bisa mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Firli.

Selain itu, ia juga mengapresiasi prestasi Jawa Timur dalam mempertahankan ketahanan pangan, yang mana raihan tersebut mendapatkan apresiasi langsung dari Presiden RI Joko Widodo.

Firli menambahkan, KPK RI kali ini datang dengan program desa anti korupsi untuk membangun kecintaan kepada desa. Salah satu yang menjadi keprihatinan ialah data dari KPK RI mencatat sejak tahu 2015 hingga 2021 sebanyak 686 perangkat desa tersangkut kasus korupsi.

"Jangan sampai ada perangkat desa yang tersangkut korupsi. Karena tujuan dana desa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Jangan hanya menjadi penonton, tapi tidak melakukan apa-apa," tutupnya.(dev/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News