Usai Ikuti Rakor Bersama KPK RI, Bupati Jember Targetkan 5 Besar MCP di Tingkat Provinsi

JEMBER, BANGSAONLINE.com - Usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Program Pemberantasan Korupsi se-Jawa Timur bersama KPK RI, Bupati Jember menargetkan masuk di 5 besar Monitoring Center of Prevention (MCP) di tingkat provinsi.

Sesuai informasi yang disampaikan oleh Bagian Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, Kabupaten Jember kini mengalami kenaikan poin MCP dari 73 menjadi 79. Hal ini juga disampaikan oleh Bupati Jember Hendy Siswanto kepada publik sebagai bentuk syukur atas peringkat yang kini diperoleh.

Baca Juga: KPK Periksa Bupati Karna di Polres Bondowoso, Sejumlah Nama ini Turut Masuk Jadwal

"Alhamdulillah, MCP Kabupaten Jember untuk KPK posisinya meningkat di tingkat nasional, posisi kita yang nomor 14. Dan di Jawa Timur, kita posisi di peringkat 7," ungkap Bupati Hendy usai rakor yang digelar di Gedung Negara Grahadi, Surabaya pada Kamis (15/9/2022) kemarin.

Tidak cukup dengan peringkat yang kini dicapainya, Hendy sebut akan mengejar peringkat yang lebih tinggi di tahun berikutnya.

"Ini cukup membanggakan namun perlu ada peningkatan lagi, kita bisa masuk 5 besar tahun berikutnya," tuturnya.

Baca Juga: Peringatan Harkodia di Pasuruan, Pj Gubernur Jatim Tekankan Pilar Utama Pencegahan Korupsi

Ia menambahkan bahwa dengan meningkatkan peringkat dalam MCP, yang notabenenya menekan perilaku tindak koruptif, hal itu dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jember.

"Sehingga dengan adanya peningkatan ini, akan semakin bagus tata kelola pemerintahan kita semakin efektif untuk bagaimana kita memberantas korupsi," ujarnya.

Selain itu, dalam agenda rapat koordinasi yang digelar di Kota Pahlawan itu juga terdapat sisipan materi dan diskusi. Sehingga, Hendy mengatakan bahwa materi tersebut akan dijadikan tambahan bekal baginya untuk diteruskan kepada masyarakat Jember.

Baca Juga: Menteri ATR/BPN Hadiri Puncak Hakordia 2024

"Materi langsung dari KPK terkait dengan pembinaan dan pencegahan korupsi, kami akan teruskan apa yang menjadi arahan dari ketua KPK kita, dari Bapak Irjen (Purn) Firli Bahuri, juga dari Gubernur Khofifah, juga dari BPKP, akan kami teruskan kepada masyarakat Jember," terang Hendy.

"Terutama kepada ASN untuk bisa mengelola anggaran dengan sebaik-baiknya, dalam melayani masyarakat dengan sebaiknya, tidak ada yang korup di Kabupaten Jember ini, sehingga Jember bisa lebih baik lagi dan lebih cepat untuk mensejahterakan masyarakat Jember," pungkasnya. (yud/bil/ari)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News