SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Kebijakan pemerintah pusat untuk mengepras dana perimbangan Jatim, rupanya berbuntut. Bahkan, Gubernur Jatim Soekarwo menyebut, pemotongan itu akan menyebabkan anggaran provinsi dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) menjadi defisit.
Pria yang kerap disapa Pakde Karwo itu memprediksi defisit itu akan lebih dari Rp 700 miliar. "Mungkin sekitar Rp 747 miliar," ucapnya seusai menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Jatim, Senin (4/5).
Baca Juga: Reses, Ketua DPRD Jatim Serap Aspirasi Masyarakat di Griya Bakti Prapen Indah
Perkiraan itu berdasarkan besarnya anggaran yang dipotong dari dana perimbangan, yaitu mencapai Rp 747 miliar. Soekarwo melanjutkan, akibat dari hal itu sejumlah program kesejahteraan masyarakat pun terancam tidak terlaksana.
"Kalau sudah seperti itu, maka yang paling mengkhawatirkan adalah meningkatnya angka kemiskinan di Jatim," imbuhnya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal itu, pria asal Madiun ini menyatakan akan melakukan beberapa strategi untuk mengatasinya.
Salah satunya dengan menjadikan sejumlah program menjadi proyek multiyears. Khususnya program-program yang berkaitan dengan pembangunan fisik, dan memakan anggaran yang cukup besar.
Baca Juga: Ketua DPRD Jatim Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2024 di TMP Sepuluh Nopember 1945
Dengan cara itu, politisi Partai Demokrat itu berharap masalah itu bisa diatasi. "Ya minimal kita bisa mengurangi jumlah program yang terancam tidak jalan karena tidak adanya anggaran," tutur Soekarwo.
Terpisah, anggota Komisi C DPRD Jatim Kodrat Sunyoto justru memperki rakan defisit itu akan lebih dari Rp 1 triliun. "Karena terdapat beberapa vartiabel yang mempengaruihnya, misalnya kebijakan pemerintah pusat yang tidak menentu, dan lainnya," jelas Sekretaris FPG DPRD Jatim itu.
Oleh karena itu, Kodrat meminta kepada Pemprov Jatim untuk segera melakukan koordinasi dengan semua pihak. Mulai dari pemerintah pusat, hingga pemkab/pemkot, maupun DPRD.
Baca Juga: Oknum Anggota DPRD Jatim Warga Sampang Diduga Aniaya Istri Siri yang Berprofesi DJ
"Saya juga memahami jika kebijakan itu diambil oleh pusat, dan Pemprov Jatim tidak bisa berbuat banyak, tapi hal itu setidaknya untuk meminimalisir dampak negatif yang muncul,"tandas pria asal Lamongan itu. (mdr/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
