Rombongan Barikade Gus Dur Kota Malang usai audiensi dengan Bawaslu.
"Kita mungutuk keras, meminta agar bawaslu juga mengantisipasi ini ketika nanti kontestasi terjadi, hal-hal semacam ini jangan sampai terjadi. Kalau politik identitas dimunculkan kembali, maka konfilk SARA dan kondisivitas akan terganggu. Dan, jangan sampai hal itu terjadi di Kota Malang," cetusnya.
Sementara Ketua Bawaslu Kota Malang, Alim Mustofa, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp membenarkan adanya kunjungan Barikade Gus Dur Kota Malang ke kantornya, Sabtu (24/9/22) lalu. Kedatangan mereka sambil membawa barang bukti tabloid KBA Newspaper.
"Dalam laporannya, mereka menyampaikan beberapa poin, di antaranya adalah munculnya keresahan masyarakat akan beredarnya tabloid tersebut, apalagi beredar di tempat ibadah yang dikhawatirkan akan mengganggu ketenangan, kerukunan di Kota Malang," jelas Alim.
Menurutnya, Bawaslu kota Malang diminta untuk mengambil tindakan agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Karena bisa memicu timbulnya kegaduhan serta terjadinya politisasi SARA, politik identitas, yang akan berdampak pada perpecahan di elemen masyarakat.
Bawaslu Kota Malang sendiri mengapresiasi kehadiran Barikade Gus Dur dalam rangka audiensi atau tukar pendapat berkaitan dengan penyebaran tabloid KBA Newspaper.
Alim Mustofa menjelaskan terkait tugas, pokok, fungsi, dan wewenang Bawaslu berdasarkan UU nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang berkenaan dengan dengan kampanye. Antara lain tentang metode, larangan kampanye, bahwa peserta pemilu juga pihak yang berhak melaporkan adanya dugaan pelanggaran pemilu berdasarkan UU pemilu dan peraturan bawaslu.
"Bawaslu Kota Malang dalam rangka pencegahan telah melakukan beberapa kegiatan seperti melakukan program-program pembelajaran pengawasan pemilu dengan sasaran masyarakat, mahasiswa, serta melakukan sosialisasi. Kita juga akan melakukan koordinasi dengan para pihak berkaitan dengan hal-hal di atas," ungkapnya.
"Poin utamanya adalah kami mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses penyelenggaraan pemilu 2024, khususnya di Kota Malang agar dalam pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan baik sesui dengan ketentuan UU Pemilu," terangnya. (dad/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
