Tolak Politik Uang dan Tuntut Netralitas Polri, Puluhan Massa Gelar Aksi di Bawaslu Kota Malang

Tolak Politik Uang dan Tuntut Netralitas Polri, Puluhan Massa Gelar Aksi di Bawaslu Kota Malang Puluhan massa saat menggelar demo di depan kantor Bawaslu Kota Malang.

KOTA MALANG, BANGSAONLINE.com - Sekelompok massa yang mengatasnamakan "Koalisi Rakyat Bersatu Selamatkan Demokrasi" menggelar aksi di Kantor , Jumat (22/11/ 2024).

Mereka datang untuk menyuarakan keprihatinan terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Malang yang dinilai tidak baik-baik saja.

Baca Juga: Paslon Wali Kota dan Wawali Malang Terpilih Diminta Sabar Tunggu Proses Hukum di MK Selesai

Rolis Barson Sembiring, koordinator aksi, menjelaskan ada tiga poin yang disuarakan dalam aksi ini. Pertama, penolakan terhadap politik uang.

Kedua, politik bagi-bagi sembako. Serta, ketiga terkait dengan netralitas Polri, TNI, dan ASN yang saat ini menjadi isu hangat di media.

"Kami menemukan banyak pelanggaran terkuat di tiga poin dalam Pilkada di Kota Malang tahun 2024 ini," kata Rolis.

Baca Juga: Jelang Putusan MK soal Pilkada 2024, Aliansi Rakyat Kota Malang Pro-Demokrasi Gelar Aksi Damai

Menurutnya, massa aksi prihatin atas perbuatan-perbuatan itu, karena sangat mencederai pesta demokrasi.

"Untuk itu, kami minta tidak takut untuk menindak, terlebih terkait masalah netralitas Polri, TNI, dan ASN di ," tegasnya.

Ia berharap badan penyelenggara dan pengawas pilkada di Kota Malang dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Baca Juga: Sidang Perdana Sengketa Pilwalkot Malang: MK Sahkan 14 Alat Bukti Pemohon

Sementara itu, Kooordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, , Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, mengungkapkan saat ini pihaknya telah menerima aduan terkait dugaan money politics oleh beberapa pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang.

"Hingga kini kami masih menjalankan proses penanganan sesuai regulasi yang ada," ucapnya.

"Dan perlu diketahui, selama proses pilkada serentak 2024 ini, hingga kini ada 11 laporan yang masuk ke dan dalam proses penanganan," lanjutnya.

Baca Juga: Dua Dinkes Gelar Deteksi Dini Kanker Leher Rahim di Kota Batu, Ternyata ini Hasilnya

Hasbi berharap masyarakat dan mahasiswa dapat ikut andil dalam pengawasan saat pemungutan suara nanti.

"Atas dasar sebagai penyelenggara, kami sampaikan bahwa kami juga menolak segala bentuk politik uang. Kami akan menindak tegas dugaan tersebut," pungkasnya.

Disinggung terkait dugaan adanya ketidaknetralan Polri, TNI, dan ASN dalam pilkada, tidak memberikan jawaban secara pasti. (dad/rev)

Baca Juga: Bubarkan Tim Pemenangan Abadi, Abah Anton Ajak Semua Pihak untuk Terus Berkontribusi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO