Puluhan massa saat menggelar demo di depan kantor Bawaslu Kota Malang.
KOTA MALANG, BANGSAONLINE.com - Sekelompok massa yang mengatasnamakan "Koalisi Rakyat Bersatu Selamatkan Demokrasi" menggelar aksi di Kantor Bawaslu Kota Malang, Jumat (22/11/ 2024).
Mereka datang untuk menyuarakan keprihatinan terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Malang yang dinilai tidak baik-baik saja.
Baca Juga: Gus Iqdam Dukung Pasangan Abadi
Rolis Barson Sembiring, koordinator aksi, menjelaskan ada tiga poin yang disuarakan dalam aksi ini. Pertama, penolakan terhadap politik uang.
Kedua, politik bagi-bagi sembako. Serta, ketiga terkait dengan netralitas Polri, TNI, dan ASN yang saat ini menjadi isu hangat di media.
"Kami menemukan banyak pelanggaran terkuat di tiga poin dalam Pilkada di Kota Malang tahun 2024 ini," kata Rolis.
Baca Juga: Mantan Ketua DPW PSI Jatim Beri Dukungan untuk Paslon Abadi
Menurutnya, massa aksi prihatin atas perbuatan-perbuatan itu, karena sangat mencederai pesta demokrasi.
"Untuk itu, kami minta Bawaslu Kota Malang tidak takut untuk menindak, terlebih terkait masalah netralitas Polri, TNI, dan ASN di Pilkada Kota Malang," tegasnya.
Ia berharap badan penyelenggara dan pengawas pilkada di Kota Malang dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
Baca Juga: Didukung Ojol, Palson Abadi Janji Optimalkan Pembangunan Kota Malang Pola dari Atas ke Bawah
Sementara itu, Kooordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Bawaslu Kota Malang, Mohammad Hasbi Ash Shiddiqy, mengungkapkan saat ini pihaknya telah menerima aduan terkait dugaan money politics oleh beberapa pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang.
"Hingga kini kami masih menjalankan proses penanganan sesuai regulasi yang ada," ucapnya.
"Dan perlu diketahui, selama proses pilkada serentak 2024 ini, hingga kini ada 11 laporan yang masuk ke Bawaslu Kota Malang dan dalam proses penanganan," lanjutnya.
Baca Juga: Dimyati Ayatulloh, Cawalkot Abah Anton yang Dikenal Sebagai Sosok Berkarakter di SMAN 1 Kota Malang
Hasbi berharap masyarakat dan mahasiswa dapat ikut andil dalam pengawasan saat pemungutan suara nanti.
"Atas dasar sebagai penyelenggara, kami sampaikan bahwa kami juga menolak segala bentuk politik uang. Kami akan menindak tegas dugaan tersebut," pungkasnya.
Disinggung terkait dugaan adanya ketidaknetralan Polri, TNI, dan ASN dalam pilkada, Bawaslu Kota Malang tidak memberikan jawaban secara pasti. (dad/rev)
Baca Juga: Blusukan ke Pasar Blimbing, Abah Anton-Dimyati Disambut Tangisan Pedagang
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
