Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, saat menyampaikan pentingnya keamanan siber ketika launching CSIRT.
MOJOKERTO, BANGSAONLINE.com - Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, meluncurkan program keamanan siber, Mojokertokab Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Program strategis Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Kabupaten Mojokerto ini merupakan hasil kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Program Pemkab Mojokerto ini merupakan pilot project bagi pemerintah daerah lainnya di Jawa Timur. Kabupaten Mojokerto adalah daerah ke-17 yang mendaftarkan CSIRT-nya ke BSSN dan melakukan launching CSIRT dari total keseluruhan 514 kabupaten/kota di Indonesia.
“Kabupaten Mojokerto ditetapkan sebagai pilot project CSIRT di Provinsi Jawa Timur,” kata Direktur Keamanan Siber dan Sandi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Media, dan Transportasi, Deputi IV, BSSN, Rinaldy, saat memberi sambutan dalam launching CSIRT di Pendopo Graha Maja Tama, Kamis (13/10/2022).
Renaldy mengungkapkan, sistem CSIRT ini membangun, mengoordinasikan, mengolaborasikan, dan mengoperasionalkan sistem mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, serta pemulihan terhadap insiden keamanan siber pada lingkungan Pemkab Mojokerto.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kabupaten Mojokerto, Ardi Sepdianto, mengungkapkan tujuan dari CSIRT. Ia menyebut, program ini bertujuan untuk membangun kerja sama dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber dan untuk untuk membangun kapasitas sumber daya penanggulangan serta pemulihan insiden keamanan siber di Pemkab Mojokerto.
“Insiden siber di lembaga pemerintahan semakin sering terjadi. Oleh karena itu dengan terbentukannya Mojokerto Kab CSIRT akan mampu mengatasi berbagai permasalahan terkait keamanan informasi pada layanan berbasis elektronik di lingkungan Pemkab Mojokerto secara cepat dan tepat,” urai Ardi.
Ia memaparkan, masyarakat tidak ragu lagi memanfaatkan layanan berbasis elektronik. Sehingga layanan dapat berjalan dengan lebih efektif, transparan dan akuntabel.
“Kemajuan teknologi informasi terdapat risiko keamanan pararel. Menurut data sejak Januari lalu terdapat 149 juta serangan siber, di Jatim serangan siber mencapai 12 juta serangan. Sementara dalam melaksanakan proses digitalisasi kita masih mengabaikan keamanan siber," ujarnya.
