Atasi Persoalan Kebangsaan di Dunia, PBNU Gelar Halaqah Fikih Peradaban di Pesma An-Nur Surabaya

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pesantren Mahasiswa (Pesma) An-Nur, Kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya, menggelar kegiatan Halaqah Fikih Peradaban dengan tema 'Negara Bangsa dan Posisi Warga Negara dalam Fikih Siyasah', Sabtu (15/10/2022).

Pengasuh Pesma An-Nur, Prof Dr KH Imam Ghazali Said, mengatakan kegiatan ini, merupakan rentetan kegiatan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam menyambut Hari Lahir (Harlah) 1 Abad NU.

Kiai Ghazali, sapaan KH Imam Ghazali Said menjelaskan sudah menjadi persoalan dunia yang mana orang tidak menyetarakan antara warga Muslim dan yang non Muslim. Dan menurutnya, hal itu merupakan warisan dari fikih masa silam.

"Nah, kalau NU (Nahdlatul Ulama) ini mau memberikan solusi terhadap problem yang dihadapi oleh dunia yang sudah menganut negara-bangsa maka harus ada solusi secara fikih. Solusi itulah yang dicari dalam halaqah ini," jelasnya kepada awak media.

Ia mengatakan, tujuan besar dari halaqah ini, sebenarnya untuk memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan kebangsaan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Ia bersyukur, di Indonesia sendiri jika menghadapi persoalan tersebut, NU sudah memiliki cara sendiri untuk mengatasinya.

"Misalnya, ketika lebih mendahulukan persatuan daripada teknis penerapan syariah atau yang disebut dengan formalisasi syariah. Tetapi, NU sudah mengambil pola bahwa persatuan harus didahulukan. Sedangkan, penerapan syariah itu dilakukan secara gradual atau bertahap," tuturnya.

Menurut Kiai Ghazali, Hal itu, sudah dilakukan di awal masa Kemerdekaan RI pada saat pembuatan Piagam Jakarta. Di antaranya, menerima penghapusan tujuh kata supaya bangsa Indonesia tidak terjadi perpecahan. Hal itu, diteruskan sampai penerimaan NU terhadap Pancasila sebaga azas tunggal. Ditambah lagi, pernyataan NU tentang Trilogi Ukhuwah (Islamiyah, Wathaniyah, dan Insaniyah).

"Artinya, apa yang dilakukan oleh NU di Indonesia dan harus kuat argumentasinya, itu nanti bisa ditawarkan untuk menjadi solusi terhadap persoalan yang dihadapi oleh berbagai bangsa di dunia," ujarnya.

Ia mengungkapkan, melihat kondisi saat ini, sering terbentur antara kelompok yang memperjuangkan syariah dengan kelompok kebangsaan. Di antaranya, seperti persoalan kebangsaan itu sendiri.

"Kalau ada yang mengatakan Islam itu harus dinomorsatukan, Kristen dinomorduakan, itu kan problem. Terus, yang mengatakan sama (semua agama) itu, dikatakan sudah tidak Islami," ungkapnya.

Ia mencontohkan, ketika hal itu terjadi di negara yang mayoritas non Muslim, tidak akan mungkin orang Islam menjadi seorang wali kota. Namun realitanya karena rasa kebangsaan tersebut, di Inggris ada seorang Wali Kota London yang merupakan seorang Muslim. Begitu juga di Amerika Serikat yang Islamnya bukan mayoritas, ada yang menjadi wali kota dari warga Muslimnya.

"Nah, itu harus kita bela. Di sini juga kita memposisikan dan memberikan kesempatan. Yang menjadi ukuran itu bukan agama, tapi yang menjadi ukuran itu kemampuan, kapabilitas," ujarnya.

Turut hadir dalam halaqah tersebut, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar yang didaulat menjadi pembicara kunci. Juga para pemateri mulai dari Dr (HC) KH Afifuddin Muhajir MAg, Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU KH Ulil Abshar Abdalla, serta Prof H Masdar Hilmy MA PhD (mantan Rektor UINSA Surabaya). Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa juga tampak menyempatkan waktunya untuk memberikan kata sambutan.

Dilansir dari nu online, PBNU secara resmi meluncurkan program Halaqah Fikih Peradaban sebagai bagian dari rangkaian Hari Lahir (Harlah) 1 Abad NU. Program yang dilaksanakan di 250 titik se-Indonesia selama lima bulan itu, puncaknya akan digelar Muktamar Fiqih Peradaban pada bulan Januari 2023 mendatang. (ari/rif)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News