Dampak Pengurangan Dana Transfer, Belanja RAPBD Gresik 2023 Merosot

Sementara itu, juru bicara Fraksi Golkar DPRD Gresik, Lusi Kustianah, menyebut turunnya fiskal untuk belanja pada RAPBD Gresik 2023, tentu harus diimbangi dengan memaksimalkan sumber pendapatan. Baik dari sektor retribusi daerah maupun pajak daerah.

"Harus ada upaya memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD) untuk menekan angka defisit pasca ada pengurangan dana transfer yang berimbas, belanja RAPBD 2023 dari Rp4,190 triliu turun menjadi Rp4,060 triliun, dan pendapatan dari Rp3,9 triliun menjadi Rp3,8 triliun," katanya.

Dia juga meminta agar sejumlah program yang tengah dinantikan oleh masyarakat pada 2023 bisa diwujudkan. Di antaranya, belanja untuk pengadaan tanah perbaikan Kali Lamong, dan pembangunan rumah sakit (RS) di wilayah Gresik selatan.

"Di Dinas Lingkungan Hidup, Golkar juga minta pengadaan truk sampah dilakukan karena banyak yang tak layak," terangnya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi PDIP, Achmad Kusrianto Pujiantoro, menyatakan, dalam sektor pendapatan, pemerintah saat ini tak memiliki keberanian dalam pengolaan pendapatan untuk menopang pembiayaan. Karena itu, pemerintah masih sangat bergantung dana transfer (pusat).

"Fraksi PDIP menilai Pemkab tak memiliki keberanian dalam pengelolaan pendapatan. Sehingga terlalu bergantung dana transfer," ucapnya.

Ia minta agar pemerintah Bupati Fandi Akhmad Yani menggerakkan potensi yang ada. Mulai BUMD, dan organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil.

"Apa inovasi BUMD, dan dinas penghasil?" tanya Achmad Kusrianto.

Ia menambahkan, adanya pengurangan dana transfer di RAPBD 2023 Rp170 miliar, jelas akan berimbas terhadap sejumlah program yang telah dinantikan oleh masyarakat.

"Pengurangan dana transfer Rp170 miliar, di antaranya, dari DID Rp50 miliar jelas akan berdampak terhadap pembiayaan program.

Lalu langkah apa yang akan dilakukan pemda? Jangan sampai mengorbankan aspirasi masyarakat," jelasnya.

"PDIP minta jangan sampai belanja untuk pengadaan tanah Kali Lamong dikurangi. Juga pembangunan RS di selatan juga harus wujud. PDIP minta 2 program yang masuk di Nawa Karsa itu pada 2023 terwujud," pungkasnya. (hud/mar)