Gus Ipul Sebut MCP KPK Kota Pasuruan Meningkat

KOTA PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, memimpin rapat koordinasi progres capaian aplikasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) KPK, Selasa (22/11/2022). 

Agenda tersebut dilaksanakan guna evaluasi persentase dan kendala dalam pelaksanaan Pemenuhan Dokumen MCP. Gus Ipul mengatakan bahwa capaian nilai MCP KPK Kota Pasuruan memperoleh angka yang lumayan tinggi.

Baca Juga: Warga Pandaan Jadi Korban KDRT WNA Australia, Penasihat Hukum Keluhkan Kinerja Polres Pasuruan

“Alhamdulillah ini capaian yang baik. Saat awal dilantik wali kota, MCP Kota Pasuruan hanya 44 persen, sangat rendah. Alhamdulillah sekarang nilainya sudah 85 persen mulai mendekati 90 persen,” ujarnya.

Ia menyebut, kegiatan ini membahas 7 progres MCP per area intervensi yaitu yang pertama perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, dan pengelolaan barang milik daerah.

Baca Juga: Eks Wakil Ketua KPK Jadikan Peserta Seminar Responden Survei: 2024 Masih Sangat Banyak Korupsi

“Untuk perencanaan dan penganggaran APBD detailnya akan dipaparkan oleh masing-masing perangkat daerah. Disini kita juga lihat bahwa standart satuan harga mencapai 100 persen, analisis standart biaya mencapai 100 persen, penganggaran APBD sudah mencapai 63 persen, dan pengawasan juga sudah mencapai 100 persen,” paparnya.

Menurut Gus Ipul, pemenuhan pengadaan barang dan jasa terbantu dengan adanya E-Katalog. Sehingga, ia mengajak para perangkat daerah terus bekerja keras dan lebih produktif dalam memenuhi sertifikasi ini.

“Pengadaan barang dan jasa SDM UKPBJ kita mencapai 78,74 persen, saya bekerja keras untuk meminta teman-teman mau ikut produktif memenuhi sertifikasi, kita sangat beruntung dan terbantu dengan adanya E-Katalog ini, mempercepat semua prosesnya agar lebih efisien, mudah-mudahan dengan E-Katalog ini akan lebih bagus lagi,” urai Gus Ipul.

Baca Juga: Kasus Hibah Pokmas APBD Jatim, Anak Cabup Jombang Mundjidah Dipanggil KPK

Ia pun menyampaikan, Pemkot Pasuruan mendapat penghargaan dari BKN dengan predikat manajemen ASN yang sudah mencapai nilai 100 persen.

“Manajemen ASN sudah 100 persen, kemarin kita sudah mendapatkan penghargaan dari BKN, hal ini mencerminkan pengelolaan manajemen kita yang sudah membaik, sistem informasi kita 100 persen, tata kelola ASN kita 90 persen, kepatuhan LHKPN 100 persen, pengendalian gratifikasi 100 persen, dan pencegahan jual beli jabatan 100 persen,” ucap Gus Ipul

Wali kota turut mengingatkan kepada para ASN bahwasanya memperoleh jabatan tidak harus memberikan sesuatu. Masyarakat juga perlu mengetahuinya untuk memperoleh jabatan tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun.

Baca Juga: Nama-Nama Anggota DPRD Jatim yang Diperiksa KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah

“Berdasarkan laporan hasil survei KPK Juni 2020-Juni 2021, 60 persen lebih ASN kita masih berpendapat bahwa memperoleh jabatan itu harus memberikan sesuatu, oleh karena itu saya mengajak seluruh ASN untuk mengetahui situasi terbaru ini,” pungkasnya. (par/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News