BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron didampingi bappeda, inspektorat, dan BPKAD mengikuti rapat koordinasi (rakor) percepatan integrasi perencanaan penganggaran daerah yang digelar secara daring, Kamis (24/11/2022).
Rapat koordinasi dihadiri Pahala Nainggolan, Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku koordinator strategi nasional pencegahan korupsi (Stranas PK).
BACA JUGA:
- Percepat Penurunan Stunting di Bangkalan, BKKBN Jatim: Utamakan Prakondepsi Ketimbang Prewedding
- Tekan Kenaikan Harga di Awal Ramadan, Pemprov Jatim Gelar Pangan Murah di Bangkalan
- Pemkab Kediri Terima Hibah 2 Bidang Tanah dari KPK Senilai Rp3,9 Miliar
- Berstatus Tersangka, Eks Ketua KPK Masih Bebas, Abraham Samad: Harus Ditahan!
Pahala Nainggolan meminta seluruh kepala daerah untuk menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) untuk memaksimalkan kinerja pemerintah. Harapannya, SIPD dapat menjadi sistem yang terintegrasi dalam mewujudkan Satu Data Indonesia.
"Nanti dalam pengambilan keputusan di semua level didasari dari informasi yang ada dalam sistem yang terintegrasi ini. Sehingga setiap keputusan yang diambil dapat mengefisienkan anggaran yang tersedia dengan hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat," ujar Pahala Nainggolan.
Menurut Bupati Bangkalan, sistem ini sangat membantu pemerintah daerah untuk perencanaan, penganggaran, serta penatausahaan keuangan.
“SIPD ini bukan hanya sistem laporan keuangan saja. Tapi juga bagaimana kita bisa memaksimalkan penguatan teknologi informasi yang akhirnya juga didedikasikan untuk kepentingan masyarakat Bangkalan," pungkasnya. (uzi/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News