Lantik 174 Panitia Satgas Yuridis dan Fisik PTSL, Bupati Blitar Berharap Kasus Pertanahan Berkurang

BLITAR, BANGSAONLINE.com - Bupati Blitar, Rini Syarifah, berharap kasus seputar pertanahan dapat ditekan dan diminimalisir. Ia mengungkapkan hal tersebut saat pelantikan 174 panitia atau ajudikasi Satuan Tugas (Satgas) Yuridis dan Fisik program Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) 2023.

Mereka juga diharapkan dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Agenda tesebut dipimpin Kepala BPN Kabupaten Blitar dengan disaksikan bupati, Forkopimda, Sekdakab Blitar, serta jajaran para kepala OPD terkait di lingkup pemerintah daerah setempat.

"Jadi harapan kami termasuk bisa meminimalisir konflik sengketa tanah. Mengingat tujuan dari program PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum," kata bupati.

Menurut dia, PTSL telah diatur di dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018. Program gratis ini telah berjalan sejak tahun 2018 dan direncanakan akan berlangsung hingga tahun 2025. Metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian terkait untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang berupa sandang, pangan, dan papan.

Ia menyebut, PTSL juga merupakan program sertifikasi tanah gratis dari pemerintah, hal ini dikarenakan masih banyaknya tanah yang belum bersertifikat. Banyak di kalangan masyarakat yang menyebut PTSL dengan istilah sertifikasi tanah.

"Di Kabupaten Blitar tahun 2022 jumlah sertifikat sebanyak 40.543 bidang, dengan rincian yang telah dibagikan sebanyak 11.962 bidang. Sedangkan yang belum diserahkan sebanyak 28.581 bidang," tuturnya.

"Sehingga dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran BPN Kabupaten Blitar yang telah bekerja keras sehingga masyarakat telah mendapatkan hak, kepastian hukum atas tanahnya," imbuhnya.

Pemkab Blitar, kata Rini, bekerja sama dengan kantor pertanahan setempat berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyukseskan Program PTSL. Berbagai inovasi dan kemudahan dari BPN Kabupaten Blitar dalam memberikan layanan menjadikan support bagi masyarakat untuk segera mengurus legalitas kepemilikan tanah.

"Karena tanah merupakan salah satu aset yang harus dapat kita kelola secara aman tanpa adanya persengketaan. Saya juga berharap semoga kerjasama yang sudah berjalan dengan baik antara BPN Kabupaten Blitar dengan Pemerintah Kabupaten Blitar bisa lebih ditingkatkan pada masa yang akan datang," pungkasnya. (ina/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News