Soroti Tingginya SiLPA, DPRD Tuban Sampaikan 27 Catatan Kinerja Bupati Lindra

TUBAN, BANGSAONLINE.com - DPRD Kabupaten Tuban menyoroti tinggai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2022.

Hal itu, DPRD Tuban memberikan 27 catatan atau rekomendasi atas kinerja Pemerintah Tuban. Puluhan rekomendasi tersebut, disampaikan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2022, sebagai bahan evaluasi dan pembenahan pemerintahan ke depan.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky menjelaskan, sejumlah rekomendasi yang disampaikan DPRD Tuban, menjadi fokus Pemkab Tuban. Namun demikian, catatan yang diberikan dewan tersebut, akan menjadikan bahan evaluasi dalam penyusunan program-program kedepannya.

"Adanya catatan dari DPRD Tuban ini kami akan membuat kajian lebih dalam lagi. Sehingga, tidak terulang lagi di tahun yang akan datang," jelas Bupati Lindra, Selasa (4/4/2023).

Bupati muda ini mengatakan, adanya kebijakan maupun regulasi dan sebagainya, membuat kegiatan itu tidak bisa dilaksanakan. Akan tetapi, hal itu sudah dilakukan evaluasi pada awal tahun 2023.

Dengan begitu, lanjutnya, penyusunan APBD yang akan datang, akan tepat sasaran dalam pembuatan program-program yang direncakan.

"Kita sudah melakukan evaluasi di awal tahun ini, sehingga Silpa yang ada dapat ditekan dan lebih diefektifkan," tutur politisi Golkar tersebut.

Baca Juga: DPRD Tuban Rampung Bentuk AKD

Sementara itu, Ketua DPRD Tuban, M. Miyadi menyebutkan, dari 27 rekomendasi pansus tersebut diantaranya adalah terkait dengan angka kemiskinan di Kabupaten Tuban yang mana hingga saat ini masih belum turun.

Kemudian, Miyadi mengatakan, terkait dengan angka pengangguran di Kabupaten Tuban yang justru mengalami peningkatan, selanjutnya terkait dengan perencanaan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah."Saya berharap, dari 27 rekomendasi ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh Pemkab Tuban dan menjadi evaluasi untuk program-program pembangunan di tahun yang akan datang," ujar Miyadi.

Politisi senior PKB ini menilai, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam proses perencanaan program-program pembangunan. Apalagi, perencanaan ini sangat dibutuhkan sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

"Saya masih mengakui perencanaan program ini ada kelemahan. Sehingga proses realisasi anggaran yang tersedia tidak terserap secara maksimal dan akhirnya SiLPA masih Rp 600 sekian miliar," tutupnya. (gun/sis)