Antisipasi BBM Langka, Dewan Sumenep Minta Pemkab Inventarisir Ranmor di Kepulauan

SUMENEP, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Juhari, meminta agar pemerintah daerah setempat melakukan pendataan ulang terhadap kendaraan bermotor di sejumlah Kepulauan Sumenep. Itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi yang disebabkan maraknya kendaraan bermotor bodong.

Pasalnya, dilihat dari segi letak geografis, di sejumlah kepulauan Sumenep berpotensi besar masuknya kendaraan bodong. Selain karena pengawasannya yang dinilai cukup sulit, daerah kepulauan rentan dijadikan tempat sebagai transit barang dari sejumlah daerah luar Sumenep, seperti daerah Kalimantan dan Bali.

Baca Juga: Kepala DPUTR Sumenep Yakin Proyek Gedung DPRD Selesai Tepat Waktu

”Makanya kami menghimbau pemerintah daerah sebagai penanggung jawab pendistribusian BBM bersubsidi untuk melakukan pendataan ulang. Bahkan, jika perlu pendataan itu minimalnya dilakukan setiap dua kali dalam satu tahun,” katanya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengatakan, dirinya mengaku telah mendapatkan informasi jika pengiriman kendaraan ke sejumlah kepulauan di Sumenep kerap dilakukan. Pengiriman itu dilakukan dengan jumlah yang tidak sedikit, bahkan dalam satu bulan mencapai ratusan unit.

”Bukannya kami tidak percaya terhadap pihak kepolisian yang telah melakukan pengawasan secara ketat, tapi tidak menutut kemungkinan jika di antara salah satu kendaraan itu ada yang tanpa dilengkapi surat-suratnya,” ungkapnya.

Baca Juga: DPRD Sumenep Gelar Paripurna Perdana Pembentukan Fraksi-Fraksi

Apalagi menurut legislator dua periode itu, pengiriman yang dilakukan tidak terpusat satu lokasi. Bahkan, yang sudah nampak kepermukaan ada di lokasi pelabuhan Kalianget dan juga pelabuhan rakyat gresik putih.

”Seandainya terpusat satu lokasi seperti di pelabuhan kalianget akan mudah kita memantaunya. Tapi yang sulit kalau melewati pelabuhan yang tidak resmi, ini yang sangat sulit memantaunya. Makanya kami pingin ada pendataan ulang, sehingga kuota BBM yang akan dikirim sesuai dengan kebutuhan warga setempat,” terangnya.

Sementara Kepala Bagian Perekonomian Setkab Sumenep Moh. Hanafi, masih belum bisa mejelaskan terkait langkah yang akan dilakukan. Pasalnya mantan Camat Lenteng masih mengikuti rapat internal Setkab Sumenep. ”Maaf saya masih rapat,” katanya melalui pesan singkatnya.

Baca Juga: Hari Pertama Masuk Kerja, Ketua DPRD Sumenep Kumpulkan Sekwan, Kabag, dan Staf

Sementara Kapolres Sumenep AKBP Rendra Radita Dewayana melalui Kasuab Humas Polres Sumenep AKP Hasanuddin mengatakan, untuk pengawasan pendistribusian ranmor ke daerah kepulauan, ia sudah melakukannya. Bahkan, ia mengungkapkan bahwa pihak kepolisian juga kerap melakukan operasi di sejumlah perairan Sumenep. Itu dilakukan selain menjaga keamanan, juga mencegah masuknya pendistribusian ranmor bodong melalui jalur pelabuhan tikus.

”Sebelum dilakukan pendistribusian, itu masih dilakukan pengecekan, utamanya kelangkapan surat-suratnya. Kalau surat-suratnya tidak lengkap, dipastikan tidak akan diperbolehkan atau dikembalikan keasalnya,” katanya.

Menurutnya, jika saat ini masih ada pendistribusian kendaraan bodong ke kepulauan, dirinya mencurigai akibat kelalaian petugas kepolisan. ”Kalau misalkan ada yang tidak lengkap namun masih dilakukan pendistribusian, ini berarti petugas yang kurang teliti,” tukasnya. (fay/rvl)

Baca Juga: Eksekutif dan Legislatif Tanda Tangani KUA PPAS APBD Sumenep 2025

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO