Pimpinan DPRD Gresik Bergejolak, Pasangan Sambari-Qosim Terancam tak Dapat Partai

GRESIK, BANGSAONLINE.com - Tekad pasangan cabup-cawabup petahana, SQ (Sambari Halim Radianto-Moh Qosim) yang akan menempuh jalur independen (non partai) pada pilkada 9 Desember 2015 sepertinya akan terwujud. Hal ini dipicu oleh beberapa partai yang mulai bersinggungan dengan para elite Golkar.

Bahkan, ketersinggungan para elite partai di Kabupaten Gresik itu mulai direspon oleh DPD, DPW maupun DPP partai sebagai induk mereka. "Tidak menutup kemungkinan perseteruan pimpinan DPRD Gresik yang mewakili empat partai, Golkar, PKB, PPP dan Gerindra, akan merembet ke Pilkada," kata salah satu pimpinan DPRD Gresik yang tidak mau disebutkan namanya, Minggu (21/6).

Menurut dia, perseteruan antar pimpinan DPRD Gresik periode 2014-2019 dipicu oleh ketidakbijaksanaan Ketua DPRD Gresik, Ir H Abdul Hamid. Dimana, ketua DPRD asal Golkar tersebut dianggap kerap mengambil kebijakan tanpa melibatkan semua pimpinan DPRD, sehingga pimpinan DPRD yang lain seperti tak dianggap.

Puncaknya, ketika jelang digelarnya rapat paripurna terhadap LKPJ (laporan keterangan pertanggungjawaban) terhadap masa akhir jabatan pemerintahan Bupati-Wabup (Sambari-Qosim). Pada saat paripurna penyampaian LKPJ tersebut, dua pimpinan DPRD memilih tidak mengikuti sidang paripurna, padahal mereka berada di kantor.

Merek adalah, Wakil Ketua DPRD Gresik asal Gerindra, Nur Saidah dan Wakil Ketua DPRD Gresik asal PPP, Nur Qolib. Bahkan, pada saat paripurna dengan agenda jawaban fraksi terhadap LKPJ tersebut, tiga pimpinan tidak ikut paripurna tersebut. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD asal PKB, Sholihudin, serta Nur Saidah dan Nur Qolib. "Kasus di DPRD ini sudah menjadi perbincangan hangat di tingkat DPD, DPW dan DPP," terang pimpinan DPRD tersebut.

Kondisi itu, sangat mungkin akan berpengaruh terhadap pembatalan rencana koalisi yang bakal dilakukan Gerindra, PPP, bahkan PKB, untuk mendukung SQ maju pada Pilkada Gresik 9 Desember 2015, mendatang. "Kalau tiga partai besar itu batal mendukung SQ, maka SQ siap-siap tidak dapat partai dan harus maju melalui jalur independen. Padahal, pendaftaran jalur independen sudah mau ditutup," pungkas sumber tersebut.

Sementara Anggota FPG DPRD Gresik, Bambang Adi Pranoto mengakui, mendengar kabar adanya prahara yang terjadi di tubuh pimpinan DPRD. Bahkan, prahara itu kabarnya memicu adanya boikot yang dilakukan oleh beberapa pimpinan DPRD. "Jangan sampai prahara di tubuh pimpinan itu berimbas buruk terhadap kinerja
DPRD," katanya.

Ditanya, apa benar prahara antar pimpinan DPRD itu sudah sampai di tingkat DPD, DPW dan DPP sehingga akan berdampak rontoknya dukungan terhadap pasangan SQ untuk maju pada Pilkada 9 Desember 2015, Bambang mengatakan bahwa dirinya belum mendengar sejauh itu. "Saya belum mendengar. Mudah-mudahan tidak," jelasnya.

Sedangkan Sekretaris DPD II Golkar Kabupaten Gresik, Ahmad Nurhamim mengatakan jika perselisihan antara tiga pimpinan DPRD dan ketua DPRD saat rapat paripurna, merupakan masalah personal (pribadi). "Buktinya, anggota lain tidak boikot dan paripurna tetap bisa berjalan," katanya.

"Coba nanti saya komunikasi dengan Bu Nur Saidah (Gerindra) dan Pak Nur Qolib (PPP) untuk mencari tahu apa sebetulnya yang terjadi," pungkasnya. (hud/rvl)

Baca Juga: Menakar Bibit Cabup-Cawabup Pilkada Gresik 2020 (5): Ada Wacana Munculkan Figur Kades

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News