PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Anggaran universal health coverage (UHC) yang disiapkan Pemkab Pasuruan untuk layanan kesehatan bagi warga miskin yang belum terkaver BPJS terancam membengkak.
Pasalnya, dana yang disiapkan untuk setahun, ternyata sudah hampir habis di bulan Juli ini. Fakta tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan, Tri Laksono Adi.
Baca Juga: Warga Komplain Limbah PT Cargill, Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan Desak Pertanggungjawaban
Ia mengungkapkan, Pemkab Pasuruan mengalokasikan dana UHC hingga Rp152 miliar. Dana tersebut diperuntukkan untuk menjamin kesehatan sektiar 370 ribu warga Kabupaten Pasuruan. Dengan asumsi, dana itu cukup untuk September 2023 nanti.
"Dana UHC dipastikan membengkak. Pasalnya anggaran yang disiapkan itu (Rp152 miliar, red) hanya cukup untuk bulan Juli ini. Sementara bulan 5 bulan ke depan masih belum ada," timpalnya.
Ia menyatakan bakal melakukan hearing lanjutan dengan Dinkes Kabupaten Pasuruan untuk membahas anggaran tambahan yang harus disiapkan. Karena, berdasarkan perhitungan awal, butuh alokasi tambahan Rp25 miliar hingga Rp30 miliar agar program UHC tetap bisa berjalan.
Baca Juga: Pasuruan Serasa Tak Punya Pemimpin, Kinerja Pj Bupati Dua Bulan Terakhir Jadi Sorotan
"Tapi dinkes bilang hanya butuh tambahan sekitar Rp14 miliar. Ini harus disiapkan di P-APBD 2023. Makanya, kami akan gelar hearing lanjutan," sambung dia.
Bengkaknya dana UHC ini bisa jadi karena banyaknya masyarakat yang berobat memanfaatkan layanan tersebut. Karena dari kuota yang disiapkan untuk 370 ribu orang, saat ini sudah terserap lebih dari 360 ribu orang.
"Ini harus menjadi perhatian. Karena jangan sampai nasib masyarakat Kabupaten Pasuruan yang tak terkaver jaminan kesehatan, malah akhirnya terabaikan karena anggarannya habis," pungkasnya. (bib/par/rev)
Baca Juga: Anggota Dewan ini Sebut Hortikultura Kabupaten Pasuruan Tak Kalah dengan Daerah Lain
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News