”Kami memberikan rekomendasi untuk membentuk ad hoc, karena memang LKPJ lima tahunan ditemukan adanya kejanggalan. Makanya kami merekomendasikan sebelas permasalahan kepada eksekutif pada saat itu,” terang dia.
Salah satu kejanggalan yang berkembang menurutnya, soal pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintah daerah yang dinilai kurang transparan. Selain itu, pengelolaan pajak bumi dan bangunan (PBB) gratis yang disinyalir menggunakan dana anggaran dana desa (ADD).
Menurut dia, semua itu merupakan bagian dari kegagalan A. Busyro Karim dan Soengkono Sidik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumenep dalam membawa Sumenep. ”Itu sebagian catatan yang perlu dibenahi untuk tahun-tahun selanjutnya,” ujar dia.
Sementara Ketua DPRD Sumenep Herman Dali Kusuma membantah jika dirinya dikatakan telah menyembunyikan hasil audit keuangan BPK. ”Kami tidak menyembunyikan, hanya saja untuk keamanan dikasih ke Sekretaris (Sekwan). Maka oleh sekretaris disimpan di lemarinya,” kata dia.
Bahkan politisi PKB itu mengatakan, apabila ada salah satu anggota dewan yang membutuhkan buku yang bersifat rahasia itu, pihaknya akan memberikan.
”Karena etikanya harus melalui pansus, maka rembuk dulu di internal pansus, kalau sudah ada kesepakatan baru diajukan pada saya. Baru saya akan foto copy. Itu kan semua anggota dewan memang berhak tahu,” tukas dia. (fay/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
