Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tuban, Martina Sri Mulyani.
TUBAN, BANGSAONLINE.com - Penyerapan belanja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban dinilai kurang bagus. Hal tersebut, berdasarkan perhitungan kuartal triwulan, yang seharusnya mencapai 70-75 persen.
"Kalau menurut perhitungan kuartal triwulan, penyerapan belanja Pemkab Tuban kurang bagus. Seharusnya bisa mencapai 70 sampai dengan 75 persen di triwulan akhir ini. Hal itu didasarkan atas hitungan setiap kuartal triwulan kenaikan belanjanya 25 persen. Seharusnya bisa diserap lebih besar lagi," kata Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tuban, Martina Sri Mulyani saat diminta keterangan wartawan, Jumat (29/9/2023).
Kata Martina sapaan akrabnya, untuk wilayah Kabupaten Tuban sendiri belanja negara hingga saat ini mencapai Rp1,66 triliun, atau 60,27 persen dari pagu sebesar Rp2,75 triliun.
Belanja Negara di wilayah Kabupaten Tuban terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.
Belanja negara ini penting, karena merupakan salah satu instrumen strategis pemerintah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.
"Hingga saat ini penyerapan belanja sekitar 60,27 persen atau sekitar 1,66 triliun. Dan ini dinilai kurang bagus penyerapannya," imbuhnya lagi.
Perempuan yang pernah bertugas di KPPN Kalimantan itu menambahkan, perkembangan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di wilayah Kabupaten Tuban per 31 Agustus 2023 tumbuh sebesar 20,77 persen. Realisasi BPP sebesar Rp223,63 miliar, atau sebesar 65,94 persen dari alokasi pagu sebesar Rp338,74 miliar.
Secara alokasi terdapat peningkatan dibandingkan tahun lalu sebesar 10,47 persen. Berdasarkan jenis belanja, persentase realisasi terendah terdapat pada belanja modal dengan realisasi sebesar 45,37 persen atau Rp2,25 miliar dari pagu 4,96 miliar.
"Belanja modal tersebut juga terkontraksi 92,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal tersebut terjadi utamanya karena pagu belanja modal turun dibandingkan tahun lalu," bebernya.
