NGAWI, BANGSAONLINE.com - Badan Keuangan Kabupaten Ngawi menggelar Analisis dan Evaluasi (Anev) realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) dari seluruh kecamatan yang ada menjelang akhir tahun.
Ternyata, hingga Senin (16/10/2023) dari catatan Badan Keuangan Ngawi, realisasi pendapatan PBB untuk pedesaan dan perkotaan terjadi kenaikan dibanding tahun sebelumnya.
Baca Juga: Kejari Kabupaten Kediri, Kenalkan Program Sareng Jaga Desa
Hal tersebut, sesuai dari data yang disampaikan oleh Tri Pujo Handono kepala Bakeu Kab Ngawi.
"Untuk capaian realisasi penerimaan PBB hingga hari ini sudah 87 persen, kalau dibandingkan dengan tahun 2022 diwaktu yang sama hanya 81 persen," jelas Tri Pujo Handono.
Selain itu, ada dukungan dari Pemkab Ngawi melalui surat edaran (SE) bupati terkait perpanjangan pembayaran PBB hingga bulan November besok.
Baca Juga: Masuk Musim Hujan, BPBD Ngawi Bersama Forkopimda Gelar Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana
Sehingga, yang biasanya harus dibatasi penyetorannya pada bulan September untuk tahun ini ada perpanjangan hingga bulan November.
Adanya perpanjangan waktu tersebut, dapat memberikan dampak pada kenaikan realisasi pendapatan PBB dari target yang ada.
Sedangkan, untuk dua kecamatan yang capaian realisasinya masih rendah, yaitu Kecamatan Gerih dan Kecamatan Karanganyar.
Baca Juga: Kejari Kota Batu Musnahkan Ribuan Barang Bukti Tindak Pidana Umum Periode Januari-Oktober 2024
"Untuk saat ini diuntungkan dengan adanya SE bupati tentang perpanjangan pembayaran yang biasanya bulan September untuk sekarang sampai bulan Nopember. Capaian realisasi terendah dari kecamatan Gerih dan Karanganyar," terangnya.
Selain itu, Pemkab Ngawi juga memberikan langkah strategis guna menaikkan perolehan pendapatan dari OBB dengan cara merangkul Kejaksaan Negeri (Kejari).
Hal itu, dilakukan karena masih adanya tanggungan pajak bumi dan bangunan yang belum terbayar di wilayah pedesaan.
Baca Juga: Polres Ngawi Ringkus 2 Pengguna Sabu
Kemudian, Badan Keuangan Ngawi juga akan menggelar sosialisasi bersama dengan Kejari Ngawi, dengan Prioritas Desa yang presentase realisasinya masih rendah.
"Kita akan mendatangi desa-desa yang capaiannya rendah bersama kejaksaan. Ada masukan dari beberapa kades yang mengeluhkan uangnya masih dipegang perangkatnya," pungkasnya. (nal/sis)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News