Ilustrasi
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Kalangan dewan mencium bau politis di balik usulan pengadaan mobil dinas (mobdin) bagi kepala desa (kades) se-Sidoarjo. Sebab, DPRD Sidoarjo tidak pernah diajak berkoordinasi terkait pengadaan mobdin tersebut.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Wisnu Pradono mencium aroma politis di balik rencana pengadaan mobdin para kades ini. Pasalnya, eksekutif tiba-tiba ngotot mengusulkannya menjelang gelaran Pemilihan Bupati (Pilbub) Sidoarjo pada 9 Desember mendatang. Sehingga, pemkab dianggap memberikan angin surga agar memilih calon tertentu. Menurutnya, pengadaan mobdin bagi para kades harusnya dikoordinasikan dengan komisi A sebelum dimasukkan ke rencana kerja APBD 2016 maupun diusulkan dalam PAK APBD 2015.
Baca Juga: Rakor Bersama DPRD, Pjs Bupati: Perkuat Sinergi Turunkan Angka Korupsi di Sidoarjo
"Sulit sekali menghindari tudingan politik di balik pengadaan ini. Semua tahu, Bupati Saiful Ilah maju lagi dan tiba-tiba mau menggerojok kepala desa dengan mobil dinas. Jadi ini terlihat kental aroma politiknya," ujar Wisnu kepada wartawan dengan nada kesal, Rabu (08/07). (Baca juga: Wacana Kades di Sidoarjo Minta Mobdin Mencuat Lagi)
Ditambahkan politisi PDIP itu, pengadaan mobdin bagi kades awalnya ditolak mentah-mentah oleh pemkab saat diusulkan pada 2013. Saat itu, DPRD memberikan usulan agar setiap desa diberi kendaraan operasional. Pemkab menolak dengan dalih APBD senilai Rp 2,6 triliun telah diplot ke program yang lebih penting.
"Dulu dianggap tidak penting, tapi mendekati pilbub berubah jadi penting dan mendesak sampai harus diusulkan lewat PAK. Toh selisih APBD sekarang dan 2013 tidak jauh. Dalam waktu dekat kami akan meminta penjelasan kepada eksekutif," kata dia.
Baca Juga: Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Insentif BPPD Sidoarjo: 4 Saksi Bantah Terima Uang
Wisnu kesal dengan pola penganggaran pemkab yang dinilai aneh. Dia mencontohkan, pemkab sulit sekali menganggarkan kenaikan upah layak bagi guru tidak tetap (GTT), tenaga sukarelawan (sukwan) sampai terakhir Panitia Pelaksana Kecamatan (PPK). Namun untuk urusan satu ini, pemkab dinilai sangat royal.
Namun, Bupati Saiful Ilah kepada wartawan menyatakan pihaknya mengusulkan mobdin bagi kades karena APBD Sidoarjo naik. "Jangan dilihat kenapa baru sekarang mengusulkan, lihat manfaatnya," ujar Abah Ipul-sapaan Saiful Ilah kepada wartawan. (sta/sho)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
