Sidang Perkara Gugatan PBNU di PN Jombang, APQANU Pasrahkan pada Majelis Hakim

"Kami hanya prihatin, APQANU menyayangkan adanya propaganda dari Sekretaris Penunjukan PCNU Jombang Definitif, Hamid Hamdah yang menuduh kesaksian para saksi penggugat penuh skenario dan dari 11 saksi, hanya 1 saksi yang mengenal Penggugat I," ungkapnya.

Menurut Gus Salam, bahwa tudingan-tudingan yang ada menyesatkan, membuat gaduh, dan tidak pantas disampaikan, karena yang bersangkutan tidak hadir dan menyaksikan langsung di persidangan.

"Demikian pula, kesaksian di bawah sumpah, saksi tergugat I sebagai sekretaris Pimpinan Sidang Pleno IV Konfercab NU Jombang, 5 Juni 2022, dari utusan PWNU Jawa Timur yang mengingkari tanda tangannya sendiri pada alat bukti surat, padahal salah satu saksi penggugat dan beberapa orang lainnya menyaksikan sendiri yang bersangkutan bertanda tangan. Walaupun pengingkaran itu adalah hak saksi, namun tidak patut dilakukan," terangnya.

Meski demikian, berdasarkan fakta persidangan dengan nomor perkara 53/Pdt.G/2023/PN.Jbg dengan alat bukti serta pemeriksaan saksi-saksi penggugat, Gus Salam berharap keadilan dapat diberikan kepada penggugat untuk kemaslahatan umat.

"APQANU meyakini bahwa kebenaran tetaplah kebenaran yang bersih dari noda.Kami berharap, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan, mengabulkan seluruh gugatan para penggugat sesuai dengan petitum dalam surat gugatan tertanggal 14 Juli 2023," tukasnya.

Sementara, Kuasa Hukum Penggugat, Suharno menegaskan, terkait dengan kesaksian adanya tanda tangan yang dianggap palsu, maka harus ada pembuktian yang ditempuh dengan proses pidana.

"Sebagaiman yang dihaturkan Gus Salam, jika pihak tergugat bersikukuh tentang tanda tangan tidak benar, maka harus dibuktikan dengan proses pidana," pungkasnya. (aan/mar)