Secara fungsi, BPD akan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah di bidang keuangan, yakni penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah, pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan, dan pemantauan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas bidang pendapatan daerah.
"Sementara Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan daerah," kata Gus Yani, sapaan akrab Bupati Gresik.
Ia mengatakan bahwa kewenangan dimaksud berapa perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan kebijakan, administrasi evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan dan aset daerah. Menurut Gus Yani, perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2016 bertujuan untuk mewujudkan perangkat daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi
"Pembentukan perangkat daerah yang diatur dalam perda ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah," paparnya
