Pj Wali Kota Kediri Beri Arahan Dalam FGD Likuiditas Dana Pihak Ketiga

KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Penjabat (Pj) Wali Kota Kediri Zanariah memberikan arahan dalam FGD likuiditas dana pihak ketiga bersama OJK, KPwBI, dan pimpinan perbankan di Ruang Kilisuci, Kamis (21/12/2023). Diskusi ini melihat bagaimana pengelolaan keuangan di masyarakat.

"Saat ini di Indonesia, bahkan Kota Kediri, sedang dihadapkan pada kondisi ekonomi yang berbeda bahkan sebelum pandemi. Salah satunya fenomena masyarakat makan dari tabungan dan gaji untuk bayar cicilan," ujarnya.

Zanariah mengungkapkan hasil survei konsumen Bank Indonesia, ada kemerosotan saving to income ratio masyarakat dari 15,7 persen pada Oktober menjadi 15,4 persen di bulan November.

Sebaliknya, proporsi pendapatan konsumen untuk membayar cicilan atau utang alias debt income ratio naik. Pada bulan November jumlah gaji orang Indonesia yang dipakai untuk membayar cicilan ada pada angka 9,3 persen. Angka ini meningkat dari bulan Oktober yang hanya kisaran 8,8 persen.

Kondisi ini berimbas pada likuiditas dana pihak ketiga (DPK) akan mengakibatkan pertumbuhan penyaluran kredit yang pada akhirnya rasio likuiditas juga akan meningkat.

Dari konsep tersebut, secara tidak langsung mengatakan bahwa pengelolaan DPK yang baik dengan memprioritaskan alat likuid sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya akan mempengaruhi tingkat likuiditas.

Peningkatan modal juga diikuti dengan pertumbuhan nilai capital adequacy ratio (CAR) sebagai alat untuk mengukur kecukupan modal dalam menjalankan operasionalnya, termasuk untuk mengetahui tingkat kesehatan bank.

"Setelah dicermati, kondisi konsumsi masyarakat yang tinggi hingga menggerus tabungan bisa dipengaruhi efek pasca pandemi. Apabila saat pandemi masyarakat cenderung menahan diri untuk spending, dan lebih memilih saving," papar Zanariah.

"Masyarakat, utamanya kelas menengah dan atas jadi berani spending a lot of money untuk berbelanja, berlibur, nonton konser, hingga investasi saham. Istilahnya setelah tertahan sekian lama masyarakat bisa memuaskan keinginannya," tambahnya.

Apalagi, lanjut Zanariah, saat ini gaya hidup masyarakat sudah berubah. Tren yang muncul adalah masyarakat mengejar ingin menjadi yang pertama. Hal ini pula yang mendorong akses pinjaman semakin dipermudah dan sehingga masyarakat bisa membeli apapun.

"Kondisi ini di satu sisi menyumbang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga cukup mencemaskan dan harus segera diantisipasi," pesannya.

Adapun di masyarakat kelas menengah dan bawah terjadi keterlambatan pertumbuhan ekonomi, minimnya lapangan pekerjaan, naiknya harga pangan, dan meningginya kebutuhan. Hal itu menjadi faktor penyebab tergerusnya tabungan masyarakat.

"Jangan sampai kondisi ini berlarut-larut dan menyebabkan kondisi ekonomi masyarakat terpuruk. Terlebih belum ada stimulus yang meng-cover kelompok kelas menengah hingga menengah bawah sehingga mereka rentan masuk ke kelas bawah," ungkapnya.

Menurut Zanariah, salah satu langkah yang harus diambil adalah jalur edukasi pada masyarakat tentang pentingnya menabung. Literasi keuangan pribadi penting untuk selalu diingatkan kepada masyarakat.

Sehingga mereka memiliki pos-pos simpanan yang tertata, bahkan menyiapkan dana darurat. Untuk masyarakat kelas bawah, Pemkot Kediri akan tetap memberi stimulus berupa bantuan agar kesejahteraan masyarakat terangkat.

"Selain itu jajaran TPID juga perlu menjaga inflasi tetap stabil sehingga daya beli masyarakat tidak menurun," pesannya.

"Kalau di Jakarta kami ajak satuan pendidikan untuk menabung, ada surat dari Kemendagri. Saya ingin di Kota Kediri didorong juga seperti itu, anak-anak diajak untuk gemar menabung," pungkasnya.

Turut hadir, Kepala KPwBI Kediri Choirur Rofiq, Kepala OJK Bambang Supriyanto, pimpinan perbankan dari BRI, BCA, BNI, Bank Mandiri, dan BSI, perwakilan Pegadaian, Kepala Bagian Perekonomian Tetuko Erwin, dan tamu undangan lainnya. (uji/rev)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News