SITUBONDO, BANGSAONLINE.com - Program Sehati atau akronim dari Situbondo Sehat Gratis adalah program unggulan dari Karna Suswandi selaku bupati di bidang kesehatan. Banyak masyarakat yang telah merasakan manfaat dari program tersebut.
Selain dapat melayani banyak penyakit, proses pengurusannya mudah dan cepat. Program Sehati menyediakan anggaran paling tinggi Rp10 juta per orang.
Baca Juga: Calon Bupati Situbondo Terpilih Keluhkan Kinerja Birokrasi
Anggaran ini bersumber dari DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun anggaran 2024. Seperti yang dialami oleh pasien bernama Aliyah (70), dari Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa.
"Ia alamatnya Kampung Krajan RT 004 RW 001, Desa Curah Tatal kecamatan Arjasa. Dia terserang penyakit dalam dan jantung, dan telah dilayani di Rumah Sakit Abdoer Rahem (RSAR)". Kata Kampung Dergung, Anshori di Balai Desa Curah Tatal kepada Bangsaonline.com.
Kepala Desa Curah Tatal, Suswanto, mengatakan pihaknya merasa peduli dengan warganya. Ia memanfaatkan program Sehati ini untuk warganya hampir tiap hari.
Baca Juga: Pemkot Batu Salurkan BLT DBHCHT Tahap II TA 2024 kepada Buruh Pabrik Rokok
"Kalau yang sudah masuk di DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial), aparat desa cuma ngawal, kalau belum masuk DTKS berangkat ngawal sampai administrasinya," ucapnya, Jumat (4/10/2024).
Ia mengatakan warganya yang menggunakan program ini berbagai macam penyakit
"Sakitnya macam-macam, ada yang operasi, rata-rata di sini yang sepuh, juga melahirkan," katanya.
Baca Juga: Pj Wali Kota Kediri Salurkan BLT DBHCHT untuk Buruh Pabrik Rokok Susulan
Suswanto menambahkan, prosedurnya sangat mudah dan cepat.
"Sangat mudah diurusnya, keluarga tidak usah sibuk untuk pengurusannya, karena saya menugaskan kepala dusun setempat untuk membantu mengurus dari desa sampai rumah sakit. Kalau pasien yang belum masuk DTKS butuh pengantar, foto rumah, terus ke Kecamatan dan keterangan dari dinas sosial, kalau masuk DTKS langsung saja," paparnya.
Ia berharap program Sehati dapat dilanjutkan.
Baca Juga: Rapat Bersama Banggar DPR-RI, Pj. Gubernur Jatim: Momen Salurkan Aspirasi Pembangunan Daerah
"Harapan saya sebagai kepala desa dan juga semua masyarakat Curah Tatal semoga program Sehati tetap ada ke depan," ujarnya.
Sementara itu Kabag TU Rumah Sakit Abdoer Rahem (RSAR) atau RSUD Situbondo, Heri Winarno, menyebut program Sehati yang sudah berjalan dari tahun-tahun sebelumnya memberikan dampak yang baik kepada masyarakat.
"Dengan kebijakan Bupati pelayanan terhadap program Sehati tidak menyulitkan terhadap masyarakat, diantaranya pengurusan surat DTKS atau rujukan langsung sekarang bisa, dikoordinasikan dengan kepala desa, dengan kecamatan dan kadinkes, kadinsos yang menangani tentang pencatatan pasien yang membutuhkan terutama yang tidak mampu," ungkapnya
Baca Juga: Sapa Pekerja Pabrik Sampoerna, Khofifah Komitmen Perjuangkan Kesejahteraan Pekerja dengan DBHCHT
Hery menyatakan, anggaran untuk seorang pasien paling tinggi Rp10 juta.
"Rp10 juta per orang paling tingginya, kalau kurang dari Rp10 juta tidak diklaim Rp10 juta, tergantung biaya yang diklaim oleh rumah sakit. Ini tidak menggunakan peraturan Bupati, tapi menggunakan program biakes, seperti BPJS," bebernya
Ia menguraikan bahwa program Sehati bisa dianggarkan untuk kasus massal.
Baca Juga: RSUD Lawang Manfaatkan Anggaran DBHCHT untuk Tingkatkan Fasilitas Kesehatan
"Biayanya berapa kalau dilihat dari kasusnya tidak dibatasi, cuma untuk kasus tertentu seperti ada masalah, ada perubahan perbup misalnya ada kasus massal, ada penetapan dari kepala daerah," sebutnya.
Heri mengungkapkan, prosedur Sehati sangat mudah dan cepat.
"Keluhan-keluhan program Sehati ke rumah sakit tidak banyak, dengan hanya menunjukkan KTP kemudian kita nasehati sesuai aturan Bupati, Setelah KTPnya ditunjukkan, kita koordinasikan dengan instansi-instansi terkait Puskesmas maupun dinas Dinkes, dinas sosial, kepala desa, setelah itu bisa dilayani atau tidak," katanya.
Baca Juga: Terima Baleg DPR RI untuk Prolegnas, Pj Gubernur Jatim Sampaikan Pelbagai Aspirasi
Ia menjelaskan bahwa program ini bisa diklaim di rumah sakit luar kota.
"Kalau diklaim di luar kota tergantung kerjasamanya antara penerima anggaran Dinkes, jadi kalau kita merujuk setelah itu ada aturannya, tergantung kasusnya kalau bisa dilayani di rumah sakit Abdul Rahim kita layani, kalau tidak bisa, ya kita tindaklanjuti," pungkasnya. (adv/sbi/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News