Anggota Komisi III DPRD Trenggalek, Adip Fatoni (kiri), saat rapat dengan Bappeda.
TRENGGALEK, BANGSAONLINE.com - Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek, Adip Fatoni, meminta penjelasan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Trenggalek, Ratna Sulistyowati, terkait kesiapan pemerintah daerah atas program Makan Begizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
"Saya ingin menanyakan sampai sejauh mana kesiapan pemerintah daerah dalam program MBG dan Koperasi Merah Putih," kata Adip saat rapat di aula gedung DPRD Trenggalek, Kamis (7/8/2025).
Dalam rapat tersebut, politikus Partai Gerindra ini mempertanyakan jumlah dapur MBG yang sudah disiapkan oleh Pemkab Trenggalek di setiap kecamatan.
Begitu pun terkait Koperasi Merah Putih, Adip menyatakan masih terdapat kendala pada persoalan akta pendirian di beberapa desa yang ada di Kabupaten Trenggalek.
Menjawab pertanyaan dewan, Ratna menjelaskan bahwa Pemkab Trenggalek sudah mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan masalah akta pendirian Koperasi Merah Putih, lewat perubahan anggaran keuangan (PAK).
"Kami kemarin sudah komunikasi dengan seluruh notaris untuk pembuatan akta, itu akan dibayar di PAK," kata Ratna.
Ratna mengungkapkan, dari 157 kelurahan dan desa yang akan membuat akta pendirian Koperasi Merah Putih, 68 desa di antaranya pembiayaannya dibantu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara sisanya, sejumlah 89, pembiayaannya berasal dari APBD Trenggalek.
Sementara untuk dapur MBG, Ratna mengatakan bahwa saat ini Pemkab Trenggalek telah menyediakan satu titik dapur MBG yang dikelola oleh TNI, di Kecamatan Panggul.
Kendati secara fisik bangunan dapur MBG telah berdiri, namun operasionalnya belum bisa dilakukan karena terkendala anggaran dari Badan Gizi Nasioanl (BGN) yang hingga kini belum turun ke Pemkab Trenggalek.
Adapun dapur MBG yang telah beroperasi justru dapur MBG yang dikelola oleh pihak swasta di Desa Karangsoko, Kedung Lurah, dan Kelurahan Ngantru, tepatnya di daerah Bagong.
Selain itu, dapur MBG juga dibangun di Kecamatan Munjungan dan Kecamatan Watulimo, masing-masing 1 titik.
"Pendirian dapur MBG harus mengacu pada standar yang telah ditentukan oleh Badan Gizi Nasional (BGN)," ucap Ratna. (man/rev)
