Tutup Tahun Bantuan Keuangan 421 Sekolah Masih Macet, Ini Kata Dispendik Gresik

GRESIK,BANGSAONLINE.com -Sejumlah pengelola lembaga pendidikan baik SD Negeri maupun SMP negeri di Kabupaten Gresik, meradang.

Sebab, bantuan swakelola untuk perbaikan sekolah dari program Bantuan Keuangan (BK) hingga menjelang tutup tahun anggaran 2023 kurang beberapa hari ini belum cair.

Baca Juga: Nazar Diterima CPNS Mahkamah Agung, Ermaya dan Syahrul Jalan Kaki dari Gresik ke PN Tuban

Padahal, rata-rata sekolah ada yang menalangi dulu biaya untuk pembangunan. Bahkan, ada yang pinjam barang-barang di tokoh material untuk pembangunan sekolah.

"Ini cair kapan tagihan BK? Sudah mau tutup tahun anggaran 2023. Kita ditagih galangan yang kami pinjami material untuk pembangunan," ucap salah satu pengelola lembaga pendidikan kepada BANGSAONLINE.com, Selasa (26/12/2023).

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik, Herawan menyatakan, tahun 2023 ada 500 lembaga pendidikan yang mendapatkan bantuan perbaikan sekolah lewat program BK dengan model swakelola.

Baca Juga: Polres Gresik Bekuk Pelaku Kekerasan Terhadap Anak yang Mengakibatkan Korban Tewas

"Ada 500 lembaga pendidikan. Total anggarannya Rp 40 miliar," ucap Herawan kepada BANGSAONLINE.com.

Menurutnya, dari 500 lembaga pendidikan yang mendapatkan bantuan tersebut, rata-rata sudah rampung melakukan pekerjaan swakelola.

"Nilai bantuan masing-masing lembaga pendidikan tak sama. Maksimal Rp 180 juta. Ada sekitar 10 lembaga. Tapi mayoritas di bawah Rp 180 juta," tuturnya.

Baca Juga: Diprotes Warga Desa Dalegan, Aktivitas Dump Truk PT Orela Shipyard Dihentikan Sementara

Untuk proses pencairan BK dilakukan gelombang (bertahap) dengan dizonasi. Yakni gelombang I, II, dan III.

Gelombang I, kata Herawan sudah cair pada awal bulan Desember. Totalnya ada 79 lembaga pendidikan. 

Tersebar di Kecamatan Manyar, Gresik, Kedamean, Panceng, Dukun, dan Cerme.

Baca Juga: Warga Dalegan Gresik Demo Kerusakan Jalan Akibat Dump Truk

"Total anggaran yang sudah cair ke-79 lembaga tersebut mencapai sekitar Rp 8,9 miliar," terang mantan Sekretaris Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Gresik ini.

Selanjutnya, tambah Herawan, sebanyak 421 lembaga pendidikan untuk pencairan BK-nya ikut di gelombang II, dan III.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News