Bawaslu Kabupaten Pasuruan saat memeriksa ASN dari disdikbud.
PASURUAN, BANGSAONLINE.com - Bawaslu Kabupaten Pasuruan terus menindaklanjuti dugaan ketidaknetralan ASN saat rakor IGTKI dan Himpaudi yang digelar di sebuah rumah makan, akhir tahun lalu.
Sebab, rakor itu dihadiri Irsyad Yusuf, salah satu caleg DPR RI dari PKB, yang juga mantan Bupati Pasuruan.
Baca Juga: Bawaslu Kabupaten Pasuruan Rekom Pemecatan 2 Sekretariat PPS Pendukung Paslon 02
Beberapa hari lalu, Bawaslu Kabupaten Pasuruan sudah mendatangi kediaman Irsyad Yusuf untuk melakukan klarifikasi. Kali ini, giliran ASN dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pasuruan yang dimintai klarifikasi.
Satu dari empat ASN itu adalah Kabid PAUD Dispendikbud Kabupaten Pasuruan, Nur Salim. Dia diperiksa langsung oleh Bawaslu Kabupaten Pasuruan.
Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Arie Yoenianto, saat dikonfirmasi BANGSAONLINE.com menuturkan pihaknya sudah mengantongi sejumlah bukti dan foto.
Baca Juga: Gertap Laporkan Kades ke Bawaslu, Diduga Ikut Kampanye dan Distribusikan APK Salah Satu Paslon
Termasuk dokumentasi caleg saat mengajak dan meminta dukungan kepada peserta rakor.
"Secara umum, mereka mengaku melihat dan mengetahui kehadiran caleg DPR RI. Kami masih dalami kasus ini, siapa yang mengundang. Itu sedang kami telusuri," ucap Arie yang merupakan mantan Ketua PWI Kabupaten Pasuruan.
Menurutnya, dalam sebuah acara besar pasti ada panitia yang merencanakan segala sesuatu untuk kesiapan acara tersebut.
Baca Juga: KPU dan Bawaslu Kabupaten Pasuruan Pantau Proses Pelipatan Surat Suara Pilkada 2024
"Apakah dinas itu mengundang caleg tersebut, dan atas inisiatif siapa mengundang caleg itu, atau apakah ini spontanitas, bawaslu juga sedang menelusuri itu. Sebab, kegiatan dinas yang mayoritas ASN itu disusupi oleh kehadiran caleg yang memiliki kepentingan politik," cetusnya.
Menurutnya, jika masa penelusuran ini selesai, bawaslu akan segera rapat pleno untuk memutuskan hasil penelusuran awal, ada atau tidak ada pelanggaran.
"Ketika sudah registrasi dan ada indikasi pelanggaran, kami punya waktu 7 hari untuk segera memutuskan kasus ini," tutup Arie. (bib/rev)
Baca Juga: GERTAP Desak KPU Usut Dua Anggota PPS yang Diduga Teken Kontrak Politik dengan Cabup Pasuruan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
