Achmad Nadhori, Ketua Bawaslu Gresik. Foto: Ist.
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gresik menindaklanjuti deklarasi 330 kepala desa (kades) anggota asosiasi kepala desa (AKD) yang bergabung dengan Relawan Jawi Wetan Pro Jokowi di Hotel Horisson, Gresik, 3 Januari 2024 lalu.
Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik Achmad Nadhori mengatakan pihaknya sudah memanggil 5 orang untuk dimintai keterangan.
Baca Juga: Pascaputusan MK, PDIP Gresik Minta Bawaslu Tindak Pejabat dan TNI-Polri Tak Netral di Pilkada 2024
"Ada yang dari Kordinator Relawan Jawi Wetan Pro Jokowi Gresik Adi Sarminto, perwakilan AKD, dan pihak hotel tempat diselenggarakan deklarasi," ucap Nadhori kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (19/1/2024).
Untuk perwakilan AKD Kabupaten Gresik adalah Nurul Yatim selaku ketua. Nadhori menyebut bawaslu masih akan memanggil satu pihak lagi.
"Dari keterangan mereka, kegiatan itu tak ada kaitannya dengan pilpres. Tak ada dukung mendukung paslon tertentu. Deklarasi tersebut biayanya murni iuran para kepala desa," terangnya.
Baca Juga: Pemdes Sembunganyar Gresik Kembangkan Usaha BUMDes untuk Geliatkan Ekonomi Masyarakat
Meski demikian, Bawaslu Gresik meminta arahan ke Bawaslu Jatim dalam penangan perkara tersebut, sebelum melakukan rapat dengan sentra penegakkan hukum terpadu (gakkumdu) untuk mengambil kesimpulan dan keputusan.
Bawaslu Gresik meminta Bawaslu Jatim memberikan pandangan apakah deklarasi yang dilakukan 330 kepala desa melanggar undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu atau tidak.
Seperti diberitakan, 330 kepala desa (kades) di Kabupaten Gresik mendeklarasikan diri bergabung dengan Relawan Jawi Wetan Pro Jokowi Kabupaten Gresik, 3 Januari 2024. Dalam deklarasi itu, mereka mengenakan kaos bertuliskan "Gresik Solid Satu Komando Pak Jokowi".
Baca Juga: Bawaslu Gresik Turunkan APK Yani-Alif yang Dipasang di Depan Balai Desa Sukowati
Ketua AKD Gresik Nurul Yatim mengatakan sikap kades tersebut merupakan ungkapan rasa terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo atas upayanya dalam mengganggarkan dana desa (DD). Sebab, DD telah membantu pemerataan pembangunan di perdesaan.
Para kades juga menyampaikan apresiasi atas program-program Presiden Jokowi.
Baca Juga: Dugaan Korupsi Beras CSR di Desa Roomo, Kejari Gresik Tahan Kades, Sekretaris, dan Ketua BPD
"Seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non-tunai (BPNT), bantuan langsung tunai (BLT), dan penanganan stunting. Program-program tersebut dinilai sangat membantu kehidupan masyarakat miskin di pedesaan," katanya. (hud/ns)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
