SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Komisi E DPRD Jawa Timur mendesak Perubahan APBD Jatim Tahun Anggaran 2015 agar memprioritaskan pada pelayanan rakyat, terutama di tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang merupakan mitra Komisi E. Tiga mitra dinas tersebut adalah, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Transmigrasi (Disnakertranduk) dan Dinas Pendidikan.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im mengatakan, seharusnya Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim, berkosentrasi dengan politik anggaran pada pelayanan rakyat yang banyak dikelola Disnakertransduk, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial. Karena itu, pihaknya menyayangkan adanya pemotongan anggaran di tiga SKPD tersebut.
Baca Juga: Resmikan Gedung Sekber PHDI, Pj Gubernur Jatim Ajak Umat Hindu Jaga Kondisivitas Pilkada
“Tiga dinas ini, seharusnya tetap dikawal dan tidak diberlakukan pemangkasan seperti SKPD lain. Karena kebutuhan anggaran mereka langsung bersentuhan dengan pelayanan rakyat,” terang Suli Da’im, Senin (27/7).
Politisi PAN itu mendesak Bappeda harus lebih ketat mengawal kebijakan anggaran, sehingga kebutuhan pelayanan masyarakat tidak terganggu. Sebab, ditengah jebloknya dana perimbangan, kekuatan rumah sakit sebenarnya sudah dikawal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan. Meski ia, mengingatkan kebutuhan anggaran melalui APBD maupun APBN tetap diawasi secara ketat.
Kebijakan pemotongan kebutuhan APBD Jatim sebesar 5 persen, membuat kepala SKPD Pemprov Jatim putar otak. Salah satunya, Kadisnakertransduk Pemprov Jatim, Soekardo berupaya memaksimlakan anggaran pelatihan tenaga kerja dari APBN dan APBD, dengan mengandeng kekuatan perusahaan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan untuk mensejahterakan rakyat.
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
Disampaikan Soekardo, Disnakertranduk Jatim dalam dua bulan kepemimpinannya (Juni-Juli) mampu meningkatkan kekuatan anggaran untuk kebutuhan pelatihan tenaga kerja di Jawa Timur dengan mengandeng pihak swasta.
“Dari kebutuhan anggaran yang ada, pelatihan tenaga kerja memerlukan tambahan anggaran, tetapi karena ada kebijakan pengerpasan anggaran, Disnakertranduk melakukan terobosan dengan mengandeng CSR perusahaan,” tutur Soekardo. (mdr/dur)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
