Para pimpinan PMII saat membacakan Seruan Moral Darurak Demokrasi. Foto: bangsaonline
JAKARTA, BANGSAONLINE.com – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menyikapi secara tegas penyalahgunaan wewenang yang diduga dilakukan Presiden Joko Widodo. Organisasi mahasiswa berbasis NU ini mendesak Presiden Jokowi segera berhenti merusak demokrasi dan mengangkangi konstitusi.
“Presiden Joko Widodo besama seluruh jajaran pemerintahan agar segera berhenti melakukan praktik pelanggaran dan pengerusakan prinsip-prinsip Demokrasi. Berhenti merusak dan mengangkangi konstitusi serta etika kehidupan berbangsa dan bernegara terutama berkaitan dengan jabatannya sebagai Presiden Pimpinan Negara dan Pimpinan Pemerintah,” demikian salah satu poin SERUAN PERGERAKAN DARURAT DEMOKRASI NASIONAL PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII) yang diterima BANGSAONLINE.com, Senin (5/2/2024).
BACA JUGA:
PMII juga mendesak Presiden Jokowi berhenti membangun politik dinasti yang memusatkan kekuasaan pada kerabat dekatnya, terutama para keluarganya.
PMII bertekad untuk terus berjuang untuk hadirnya pemerintahan yang bebas dari Kolusi, Korupsi, dan nepotisme seperti apa yang dicita-citakan serta menjadi mandat reformasi Indonesia 1998.
“Namun, hari ini kami menemukan fakta bahwa Korupsi semakin merajalela, Kolusi dan Nepotisme terus dipraktekan dan dilanggengkan. Semakin hari semakin marak praktek kekuasaan yang mengangkangi dan terus mengakali hukum dan norma bernegara,” tegas seruan PMII yang dicetak dalam kop surat resmi PMII.
Menurut PMII, pemerintah hari ini mengaku sebagai rezim demokratis. Namun PMII justeru mengingatkan catatan Dari Hari ke Hari, Sahabat Mambub Djunaidi, bahwa “Demokrasi itu bisa dibunuh di dalam lembaga demokrasi, oleh para demokrat, dengan cara-cara yang demokratis.”
PMII menilai bahwa demokrasi di bawah Kepemimpinan Presiden Joko Widodo menuju jurang kematian saat rakyat tidak mampu lagi berfikir rasional. “Banyak rakyat yang terjatuh pada kultus personal yang sangat berbahaya. Seperti kata Timothy Sniyder, “Transisi demokrasi ke kultus kepribadian dimulai dari seorang pemimpin yang mau berbohong sepanjang waktu untuk mendiskreditkan kebenaran. Transisi selesai. Ketika rakyat tidak lagi bisa membedakan antara kebenaran dan perasaan,” tulis PMII.
PMII menengarai bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi sudah mengarah ke arah pemerintahan yang tiran. “Karena itu kita lawan,” tegasnya.
“Tirani bertindak sekehendak hatinya, mementingkan keluarga, kelompok dan kroninya, menyuguhkan demokrasi palsu kepada rakyat. Memusatkan kekuasaan hanya kepada segelintir orang,” tambahnya.
PMII juga mencermati korban kriminalisasi baik aktivis demokrasi maupun para jurnalis. PMII juga mengungkap tentang penyalahgunaan fasilitas negara dan kewenangan yang dilakukan Presiden Jokowi dan para kroninya.
Nah, bersadarkan pandangan di atas, PMII mengeluarkan seruan kepada para aktivis PMII dan masyarakat serta desakan terhadap Presiden Jokowi. Di bawah inI BANGSAONLINE menurunkan secara lengkap:
MENYERERUKAN:
1. Kepada seluruh kader dan anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) untuk tetap setiap Pada Nilai Dasar Pergerakan serta komitmen Perjuangan untuk memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Serta melakukan program aksi yang berkualitas dengan melakukan penelitian dan pendikusian terkait situasi rakyat yang sedang berkembang, melakukan advokasi di tengah rakyat dan aksi-aksi secara nyata termasuk menjalankan Demonstrasi/Unjuk Rasa Bersama rakyat untuk menyelamatkan negara dari cengkraman tirani.
2. Kami mengajak seluruh pemuda - mahasiswa untuk setia pada Nilai dan Prinsip Perjuangan Mahasiswa dalam Menegakkan Demokrasi, Melindungi Hak Asasi Manusia, dan Memberantas Nepotisme, Kolusi dan Korupsi.
3. Mengajak seluruh kelompok pemuda-mahasiswa untuk mengkonsolidasikan diri dan memperkuat solidaritas antar pemuda - mahasiswa untuk menyelamatkan Demokrasi dan Menolak Segala Bentuk Kecurangan dan Ketidakadilan dalam Proses Pemilu 2024
4. Mengajak seluruh rakyat indonesia, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara untuk memeriksa ulang harga-harga kebutuhan kita di pasar-pasar, di warung-warung, di toko-toko apakah benar harganya baik-baik saja atau semakin mahal? memeriksa ulang keberanian kita, apakah kita masih punya keberanian untuk membicarakan ketidakadilan dan ketimpangan atau sudah takut bahkan hanya untuk sekedar berpendapat? apakah kita masih berani berbicara bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja, dengan adanya pemusatan kekuasaan ekonomi dan politik hanya kepada segelintir orang? Jika masiih berani, maka bergeraklah.
5. Kami mengajak seluruh elemen rakyat, kader dan anggota PMII, kelompok pemuda-mahasiswa, dan seluruh rakyat indonesia untuk memperhatikan, mengawasi, mencatat dan menyuarakan setiap kecurangan dalam proses pemilu 2024 demi tegaknya Pemilu yang adil dan jujur sehingga mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
Kami juga MENDESAK:
1. Presiden Joko Widodo besama seluruh jajaran pemerintahan agar segera berhenti melakukan praktik pelanggaran dan pengerusakan prinsip-prinsip Demokrasi. Berhenti merusak dan mengangkangi konstitusi serta etika kehidupan berbangsa dan bernegara terutama berkaitan dengan jabatannya sebagai Presiden Pimpinan Negara dan Pimpinan Pemerintah.
2. Mendesak Presiden Joko Widodo untuk berhenti melakukan praktek-praktek kekuasaan yang memusatkan kekuasaan ekonomi dan politik hanya kepada segelintir orang, sebagian kelompok, apalagi hanya untuk kepentingan keluarga dan kerabat.
3. Mendesak pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan berpendapat seluruh rakyat indonesia tanpa diskriminasi, intimidasi dan represi.
4. Mendesak pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo untuk menghentikan praktek penyalahgunaan kekuasaan yang mengarah pada pemenangan salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
5. Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) tidak diam saja dan segera menggunakan kewenangannya melakukan pengawasan melalui hak angket atau interpelasi atau menyatakan pendapat terhadap tindakan Presiden yang semakin masif menyalahgunakan kewenangannya untuk berpihak pada salah satu pasangan capres - cawapres yang mana hal tersebut melanggar prinsip netralitas pejabat publik dalam pemilu;
6. Mendesak DPR RI untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah secara maksimal.
7. Mendesak seluruh Aaparatur Sipil Negara, TNI dan Polri, hingga Kepala Desa untuk menolak Intervensi Kekuasaan untuk memenangkan salah satu pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu 2024.
8. Mendesak dan Menuntut kepada Seluruh Pejabat Negara untuk tunduk patuh terhadap aturan main demokrasi dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemilu yang ADIL, BERSIH dan PENUH KEJUJURAN tanpa manifulasi dan kecurangan.
Jakarta, 5 Febuari 2024
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA (PMII)
