Wakil Presiden Ma'ruf Amin berpidato dalam pertemuan dengan para diaspora Indonesia di Auckland, Selandia Baru, Kamis (29/2/2024). Foto: BPMI Setwapres
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, dirinya tak permasalahan apabila anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gulirkan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menurutnya, hak angket merupakan urusan parlemen dan serahkan urusan hak angket tersebut kepada DPR.
BACA JUGA:
- Patung Kurus Hidung Panjang Simbol Kepalsuan dan Kemunafikan, Butet Sindir Siapa?
- Projo Sampang Kawal Pembangunan 2 Jalan Poros Kabupaten Senilai Rp91 Miliar
- Besok, Presiden Jokowi Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah di Banyunwangi
- Jokowi Gelar Nobar Timnas Indonesia Vs Uzbekistan di Istana, Sejumlah Menteri Saling Tebak Skor
"Hak angket itu kan urusannya parlemen ya, urusan DPR, saya kira itu nanti apa mau dilakukan, apa tidak dilakukan, itu ada di DPR sana," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Tangerang, Kamis (7/3/2024).
Ia menegaskan, pemerintah tidak akan ikut campur dalam wacana hak angket.
"Pemerintah tidak ikut melibatkan diri di dalam soal hak angket, itu sepenuhnya ada pada kewenangan DPR ya," tuturnya.
Ma’ruf berharap, hak angket tidak berujung pada pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga saat pergantian kekuasaan dari Jokowi ke pemerintahan berikutnya, dapat berjalan dengan baik.
"Kita harapkan tidak sejauh itu ya, tidak sampai ke sana (pemakzulan). Kita harapkan bahwa seperti biasanya kita berjalan dengan baik-baik saja, pergantian pemerintahan itu dengan baik-baik saja," kata Ma'ruf.
Sebelumnya diketahui, wacana menggulirkan hak angket mengusut dugaan kecurangan dalam Pemilu pertama kali diangkat oleh kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Ganjar mendorong dua partai politik pengusungnya, PDIP dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk menggunakan hak angket karena dugaan kecurangan yang menurutnya sudah terbuka.
Selain Ganjar-Mahfud, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan bersama partai politik pengusungnya, yaitu Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), juga siap gulirkan hak angket.
Pada rapat paripurna DPR yang digelar pada Selasa (5/3/2024) lalu, anggota DPR dari Fraksi PDIP, PKB dan PKS sudah menyampaikan interupsi bergulirnya hak angket.
Namun, hal itu tidak direspon oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, karena menurutnya ada mekanisme tersendiri untuk mengajukan hak angket. (rif)
