ilustrasi
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Sejak beberapa minggu belakangan ini Jawa Timur kembali dilanda kekeringan. Peristiwa ini terus berulang dari tahun ke tahun, akibatnya sejumlah desa yang ada di Jatim mengalami krisis air. Bahkan hampir sebagian lahan pertanian terancam puso akibat tak air yang mengaliri sawah para petani.
Ketua Fraksi PKS DRPD Jatim, Yusuf Rohana mengatakan, dampak kekeringan semacam itu muncul karena kurangnya langkah antisipasi Pemprov Jatim. Menurutnya, selama ini Pemprov Jatim hanya terkesan menyalahkan alam. Pihaknya berharap Pemprov punya strategi untuk mengatasi kekeringan sehingga tak selalu menjadi masalah rutin tiap tahun.
Baca Juga: Resmikan Gedung Sekber PHDI, Pj Gubernur Jatim Ajak Umat Hindu Jaga Kondisivitas Pilkada
“Selama ini kalau kekeringan datang, selalu yang disalahkan adalah pasokan air yang lebih sedikit dari Jateng dan Yogyakarta. Pemprov harus punya strategi jangka panjang, jangan sampai kekeringan selalu menjadi maslah rutin tiap tahun,” sindir anggota Dewan asal daerah pemilihan Jatim VIII itu, Minggu (2/8).
Yusuf mengungkapkan, pernyataan pihak eksekutif selama ini terkesan buang badan. Hal itu jelas kurang tepat, dan mengesankan Pemprov Jatim tidak memiliki inisiatif untuk melakukan antisipasi. Salah satu antisipasi yang dianggap pihaknya bisa menjadi solusi adalah dengan membangun bendungan besar.
“Sebenarnya untuk membangun bendungan itu bisa menuntaskan yang belum jadi, misalnya Bendungan Rejoso, yang bisa mengairi empat kabupaten, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, dan Bojonegoro,” papar anggota Komisi B ini.
Baca Juga: Sukses Implementasikan Tata Kelola SPK Efektif dan Terukur, Pemprov Jatim Raih Penghargaan dari BSN
Selain itu, Pemprov Jatim juga seharusnya memperbanyak saluran irigasi di sejumlah desa. Tepatnya, saluran irigasi itu dibangun di desa-desa yang dinilai rawan dilanda bencana kekeringan. Dengan cara itu, Yusuf yakin kedepannya musibah kekeringan di Jatim bisa diantisipasi dengan baik.
Terpisah, Gubernur Jatim Soekarwo menyatakan jika masalah kekeringan di Jatim tahun ini masih lebih baik, jika dibandingkan tahun lalu. Hal itu terlihat dari menurunnya jumlah daerah yang dilanda kekeringan. Berdasarkan data yang dimilikinya, tahun ini jumlah desa yang mengalami kekeringan hanya sebanyak 711 desa, dan tersebar di 24 kabupaten. Jumlah itu jauh lebih sedikit jika dibandingkan tahun lalu yang mencapai 849 desa.
“Jadi ada penurunan jumlah sebanyak 138 desa,” jelas pejabat yang akrab disapa Pakde Karwo itu.
Baca Juga: Pemprov Jatim Sabet Sertifikasi 13 Warisan Budaya Tak Benda Indonesia dari Kemenbud
Dari jumlah itu, sebanyak 541 desa yang mengalami kekeringan telah diurus oleh Pemprov Jatim. Sedangkan, desa yang diurus oleh kabupaten sebanyak 170 desa.
“Totalnya ada 711 desa yang sudah tertangani, ini jauh lebih banyak dari tahun lalu yang hanya sebanyak 624 desa yang tertangani,”terang orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.
Untuk menangani musibah kekeringan tahun ini, rencananya Pemprov Jatim akan mengucurkan dana sebanyakRp 3,8 miliar. Dana itu diambilkan dari anggaran taktis bencana yang setiap tahunnya selalu dianggarkan. “Jadi kami telah melakukan banyak hal. Seperti membangun 72 embung dengan luas 50 kali 50, serta 21 sumur bor yang tersebar di berbagai desa,”pungkas pria asli Madiun tersebut. (mdr/ns)
Baca Juga: Di Rakor GTRA Kanwil BPN Jatim, Adhy Karyono Optimistis Regulasi Baru Jadi Solusi Atasi Mafia Tanah
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
